Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh: Dr. H. Joni. SH.MH.

HASIL kinerja dari tim asistensi hukum bentukan Menkopolhukam secara resmi belum diumumkan. Namun dari berbagai pemberitaan bahwa ternyata Eggy Sudjana dan Kivlan Zein dipanggil Polri dengan tuduhan makar.

Mereka ini sama sama menyuarakan people power ketika unjuk rasa pada tanggal 17 April yang lalu. Mereka dicekal ke luar negeri meskipun akhirnya dicabut lagi.  Sementara kajian tim ini juga menyasar Amin Rais dan Habib Riziq Syihab, Ustadz Bachtiar Nasir dan yang lain dengan tuduhan yang sama.

Memang dipahami dalam konteks politik yang sedang panas hari hari ini, tuduhan semacam itu masih bersifat sumir dan lebih cenderung politis dan liar. Namun bagaimanapun secara profesional harus disampaikan berdasarkan bukti awal yang cukup tentang apa yang telah mereka lakukan, apakah bukti awal itu merujuk kepada makar atau tidak. Negara dalam keadaan panas atautidak, harusnya tetap dikedepankan penyampaian yang tidak justru menambah semakin panasnya suasana politis.

Uraian Tentang Makar 
Tuduhan makar yang dialamatkan kepada para pengunjuk rasa itu tentu sangat serius.  Mereka ini, dijerat dengan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam Pasal 107 ayat 1 KUHP, makar mengandung maksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sementara, ayat 2 pasal itu menyebut para pemimpin atau pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ini daalah tuntutan tertinggi sanksi pidana dalam KUHP setelah hukuman mati sebagai hukuman pidana terberat.

Sementara itu untuk tuduhan berdasar  Pasal 110 KUHP mengatur detail upaya yang dapat dianggap makar. Misalnya  berupaya menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, serta mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain agar melakukan tindakan yang arahnya merongrong negara.

Bahwa tindak pidana makar sendiri baru dapat dikenakan apabila memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 87 KUHP. Pasal itu menegaskan bahwa apabila niat berbuat makar sudah nyata dari adanya permulaan melakukan perbuatan makar. Maknanya bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata atau terealisasi dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53. Itu isi sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal 87 KUHP.

Sementara Pasal 53 KUHP isinya bahwa siapa saja yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pada sisi lain, para pengunjuk rasa yang  bersuara vocal mengkritik pemerintah juga dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Isi ketentuan Pasal 14 Peraturan itu menjerat secara pidana pidana setinggi-tingginya selama 10 tahun apabila seseorang terbukti menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Pada ketentuan  Pasal 15 menyebut, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Intinya bahwa ancaman untuk tuduhan makar itu tidak ada yang ringan. Hal ini berhubungan dengan keselamatan negara yang sedang diganggu keberadaannya. Oleh karena itu wajar jika ancamannya begitu berat dan sangat serius.

Mahfud MD sendiri, sebagai seorang anggota tim bentukan Wiranto itu pernah pada satu kesempatan di media tivi swasta pada medio September 2018 yang lalu bahwa Makar itu diatur di dalam KUHP pasal 104 sampai dg 129 isinya secara garis besar ada 3 hal. Pertama, secara garis besar melakukan perampasan kemerdekaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dalam arti kemudian presiden dan atau wapres tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraannya secara wajar.

Termsuk dalam kaitan ini presiden dan atau wakil presiden itu  disandera, kemerdekaannya dirampas, diculik, disembunyikan, itu baru tindakan makar. Jadi tindakan makar ini termasuk mengamankan presiden dan atau wakil presiden pada suatu tempat dengan tujuan sama dengan yang pertama, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan secara wajar.

Kedua, makar itu tindakan yang dikualifikasikan sebagai  melakukan permufakatan jahat untuk menyandera atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden sehingga pemerintahan lumpuh. Permufakatannya saja sudah termasuk dalam kualifikasi makar. Apa lagi kemudian tindakan yang secara konkret dilakukan dengan benar benar menyandera presiden dan atau wakil presiden.

Ketiga, makar itu tindakan yang arahnya adalah melakukan gerakan mengganti ideologi negara. Ideologi yang menjadi dasar negara kemudian dibicarakan, diotak atik atau dilakukan dengan berbagai tindakan yang arahnya adalah pergantian. Hal ini menurut Mahfud MD juga termasuk tindakan makar 

Cocokkah dengan Tindakan Mereka?
Bahwa pihak penyidik, dalam hal ini khususnya Polri menurut hukum harus mempunyai alat bukti yang cukup atas tuduhan yang dikenakan kepada seseorang sebagai subyek hukum. Alat bukti yang cukup dimaksud sekurang kurangnya ada tiga. Itu ketentuan yang sifatnya tidak interpretatif sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Atas bukti itulah baru kemudian Polri bisa melakukan tindakan penahanan terhadap seseorang.

Mengaca pada ketentuan mengenai makar sebagaimana disebutkan di atas sudah jelas. Unsur yang dijadikan sebagai elemen dalam tindak pidana itu juga tidak multiinterpretatif. Arah dari yang dijadikan sebagai pijakan tidak mempunyai alternatif yang menyebabkan beda tafsir.

Maknnya bahwa secara sederhana menyuarakan people power itu secara yuridis tidak termasuk dalam kategori makar. Secara awam itu sangat jauh serta tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Apa lagi makar pada umumnya dilakukan di bawah tanah (klandestin). Meskipun ini tidak mutlak. Namun yang pasti berkenaan dengan keselamatan negara yang dipresentasikan dengan keselamatan presiden dan atau wakil presiden yang tidak bisa melaksanakan tugas kewajhibannya secara wajar.

Adakah yang mereka lakukan itu mengancam presiden dan atau wakil presiden?. Oleh karena itu tindakan untuk menuduh mereka  ini melakukan tindakan makar merupakan refleksi kepanikan. Justru dengan tuduhan itu, nantinya akan menjadi bumerang, tatkala terjadi perlawanan dari subyek hukum yang dituduh dan pengikutnya.

Apa lagi sekarang ini komunitas internasional khususnya Lembaga Hak Asasi Manusia taki henti memelototi Indonesia. Jika kebijakan me-makarkan  para tokoh bersuara kritis itu terus dilanjutkan pasti akan merugikan Indonesia sediri. Oleh karena itu harus segera dihentikan tindakan mengkriminalisasi para pengkritik dengan berunjuk rasa itu dengan tuduhan makar.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini