Maiyasyak Johan/dok Pribadi

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, Scientific investigation, adalah salah satu instrumen yang sangat diinginkan oleh KUHAP dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana – agar kita bisa meninggalkan investigasi nginjak kaki atau intimidasi.

Dalam pengertian sempit, scientific investigation dalam praktek hukum selalu diletakkan dibawah otoritas formal pihak penyidik, seperti: permintaan visum et repertum pada rumah sakit, atau permintaan audit kepada BPK untuk masalah keuangan negara dan lain sebagainya.

Namun dalam arti luas, scientific investigation bisa juga dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain yang oleh karena posisi hukumnya dapat melakukannya. Termasuk dalam hal ini adalah dalam kasus Pemilu Capres atau Pileg – untuk membuktikan adanya kecurangan.

Kelihatannya itu yang dilakukan oleh Capres 02 dan Timnya yang diumumkan secara terbuka pada hari Selasa, (14/5/19) di Hotel Sahid jalan Sudirman Jakarta. Dan sebelumnya sebahagian telah diserahkan kepada Bawaslu – untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ternyata sangat lambat.

Pihak Capres 02 selain mengumpulkan data manual, memiliki saksi juga melakukan scientific investigation terhadap IT dan sistem penghitungan suara yang ada di KPU – dan hasilnya tadi diumumkan, ditemukan bukti adanya kecurangan.

Di atas fakta dan bukti yang ditemukan tersebut, pihak 02 menyatakan sikap menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

Pernyataan sikap Capres 02 dan Timnya tersebut memiliki implikasi hukum dan politik:

Pertama, secara hukum hal itu mewajibkan pemerintah dan aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil temuan 02 tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kedua, agar tidak ada usaha untuk menghilangkan barang bukti dan lainnya, penyidik harus melakukan pembeslagan- agar tidak ada barang bukti yang hilang, rusak atau dirusak.

Ketiga mensuspend untuk sementara kegiatan penghitungan suara – sembari meminta bantuan pakar-pakar IT terpercaya yang disetujui 02 untuk melakukan audit forensik atas sistem IT KPU termasuk Situng.

Bila hasil audit forensik para pakar itu membuktikan benar terjadi kecurangan dan membenarkan temuan tim 02, maka Pemerintah dan aparat hukum harus mengambil tindakan: :

a. terhadap yang melakukan kecurangan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan kecurangan semuanya diproses secara hukum.

b. mendiskualifikasi calon presiden yang melakukan kecurangan

c. mengumumkan pemenang pilpres 17 april 2019.

Jika tindakan itu tidak dilakukan, maka implikasi politiknya adalah kita memasuki ketidakmenentuan dengan segala kemungkinan.

Dan itu tak ada yang tau akan seperti apa – sejarah yang akan bicara.[***]


Maiyasyak Johan
Advokat & Pemerhati politik.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini