Hakim Konstitusi / Net

telusur.co.id – Tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subainto-Sandiaga Uno, telah mengajukan gugatan gugatan terhadap hasil rekapitulasi Pilpres 2019, ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat malam (24/5/19).

Mahkamah Konstitusi pun telah menunjuk sembilan orang hakim untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa pemilihan presiden 2019, yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor pemilihan 02 itu.

Adapun kesembilan hakim tersebut yakni Saldi Isra, Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Enny Nurbaningsih.

Saldi Isra
Saldi Isra resmi menjadi hakim MK pada 11 April 2017. Statusnya akan berakhir pada 11 April 2022. Pria kelahiran 20 Agustus 1968 itu adalah guru besar di bidang hukum tata negara.

Anwar Usman
Anwar Usman mengawali karier sebagai guru honorer pada 1975. Kemudian, ia meraih gelar Sarjana Hukum tahun 1984. Anwar pun mencoba ikut tes menjadi calon hakim. Usahanya berhasil ia lulus dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor tahun 1985. Anwar Usman menjadi ketua hakim MK untuk periode 2 April 2018-2 Oktober 2020.

Aswanto
Aswanto adalah Wakil Ketua MK. Dia merupakan guru besar ilmu pidana Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Sebelum menjadi penjaga konstitusi pria kelahiran Palopo, 17 Juli 1964 itu adalah pengajar Program S2 Ilmu Hukum, UMI, UKIP, S2 Hukum Kepolisian, Tim Sosialisasi HAM bagi Anggota Polri Se-Indonesia (2001-2002), Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Pemilu 2004), Ketua Ombudsman Makassar (2008-2010), Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2010-2014), Tim Seleksi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (2013).

BACA JUGA :  Dilaporkan Oesman Sapta Ke Polisi, KPU Korban Kebijakan Yang Bertabrakan

Arief Hidayat
Arief Hidayat bukan ‘warga’ baru di MK. Ia pernah menjadi Ketua MK periode Januari 2015-Juli 2017, dan sebelumnya juga pernah menjadi Wakil Ketua MK November 2013-Januari 2015. Arief kembali menjadi anggota hakin MK untuk periode Maret 2018-Maret 2023. Ia juga Guru besar bidang hukum tata negara Universitas Diponegoro (Undip).

Wahiduddin Adams
Wahiduddin Adams pernah melang melintang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Di Kemenkum dan HAM, jabatan terakhirnya sebagai Dirjen Peraturan Perundangan 2010-2014. Wahiduddin menjadi hakim MK untuk periode Maret 2019-Maret 2024. Ia juga Dosen Mata Kuliah Ilmu Perundang-Undangan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta dan Dosen Mata Kuliah Ilmu Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

I Dewa Gede Palguna
I Dewa Gede Palguna pernah menjadi anggota MPR RI Periode 1999-2004. Pria yang karib disapa Palguna itu pernah menjadi hakim MK periode 2003-2008. Kemudian kembali dilantik menjadi hakim MK periode 2015-2020. Sebelum menjadi hakim, Palguna adalah seorang Dosen Fakultas Hukum di Universitas Udayana, Bali.

BACA JUGA :  Penetapan Tersangka Baru Dalam Putusan Praperadilan Kasus Century Tidak Sah

Suhartoyo
Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2015 sebagai penjaga konstitusi. Ia menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang masa jabatannya habis pada 7 Januari 2015. Sebelum menjadi hakim MK, pria kelahiran Sleman ini menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011.

Manahan Sitompul
Manahan Sitompul menjabat Hakim Konstitusi periode April 2015-April 2020. Hakim bernama lengkap Manahan Malontinge Pardamean Sitompul itu terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015. Karier hakimnya dimulai tahun 1986. Ia juga pernah diminta mengajar di Universitas Negeri Manado (UNIMA), mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2. Kemudian, Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) juga memintanya jasanya untuk memberi kuliah di Program S2 Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan.

Enny Nurbaningsih
Enny Nurbaningsih terpilih sebagai hakim konstitusi perempuan untuk periode Agustus 2018-Agustus 2023. Wanita kelahiran 27 Juni 1962 itu terpilih sebagai wanita penjaga konstitusi menggantikan Maria Farida Indrati.

[ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini