Pengamat Pemilu, Jojo Rohi. (Foto: telusur.co.id)

telusur.co.id – Ada sejumlah catatan terkait Pemilu Serentak 2019 untuk dipertimbangkan dan dijadikan bahan evaluasi bagi semua pihak demi terselenggaranya pesta demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.

Pengamat Pemilu, Jojo Rohi mengatakan, Pemilu serentak 2019 penting untuk dievaluasi, mengingat prosesnya yang panjang telah menelan korban jiwa ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Fenomena ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga saat ini terdapat 554 petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu yang meninggal. Sementara petugas yang sakit mencapai 3.788 orang.

“Ada hal yang perlu dicermati khususnya dengan fenomena pemilu yang menelan banyak korban. Itu mengindikasikan, satu, perlu dievaluasi apakah ada mis manajemen di penyelenggara pemilu? Itu masih perlu diinvestigasi,” kata Jojo di Gedung Juang ’45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/19).

Selain soal manajemen penyelenggara pemilu, Jojo juga menyebut sistem pemilu perlu dievaluasi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari pilpres dan pileg yang digelar secara serentak.

“Kedua, apakah sistem pemilu serentak ini juga membawa dampak bagi carut marutnya pemilu kita? Biasanya satu sistem pemilu itu minimal tiga kali diselenggarakan baru kemudian diadakan evaluasi. Tapi sekarang ini kondisinya¬† emergency, agak khusus karena mengorbankan banyak jiwa,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, apakah perlu disederhanakan? Menurutnya perlu, meskipun pemilunya tetap digelar serentak.

“Tetapi misalnya apakah sistem proporsional tertutup sehingga lebih memudahkan bagi para pemilih dan lebih menghemat waktu. Jadi orang memilih partainya saja, nanti biarkan partainya yang menentukan siapa yang duduk di parlemen. Ini kan alternatif yang perlu dipertimbangkan,” terang Jojo.

Menurutnya, sistem proporsional tertutup akan lebih sederhana dan lebih menghargai kader yang sudah berjuang sejak lama membesarkan partai.

“Kalau proporsional terbuka kan partai bisa asal comot caleg, apakah itu artis, pemain sinetron, atau pelawak. Yang penting dia bisa mendulang suara,” tambahnya.

Selain itu menurut Jojo, pilpres dan pileg 2019 yang digelar bersamaan juga membawa efek negatif, sebab mayoritas publik lebih memperbincangkan pilpres ketimbang pileg. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada sistem pengawasan dan kontrol antara legislatif dan eksekutif.

“Survei membuktikan bahwa 70 persen perbincangan publik itu soal pilpres, sementara pileg hanya dapat porsi 30 persen. Dalam sistem politik kita yang trias politica ini, legislatif dan eksekutif¬† harus sama-sama kuat karena dua lembaga ini melakukan fungsi check and balance, saling kontrol,” paparnya.

“Nah kalau 30 persen perbincangan publik cuma ngomongin legislatif sedangkan lebih banyak ngomongin pilpres maka timpang. Legislatif cenderung akan jadi melemah nanti. Bagaimana legislatif bisa melakukan kontrol terhadap eksekutif kalau dia lebih lemah. Itu yang harus dijawab oleh sistem pemilu serentak kali ini,” pungkas Jojo. (Fhr)

Like :
BACA JUGA :  Sejumlah Ormas Serukan Gerakan Ayo Nyoblos Ayo Pantau Pemilu 2019

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini