Dr.H. Joni/telusur.co.id


Oleh: Dr. H. Joni. SH.MH.

Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Capres No. Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat yaitu Prof. Amien Rais mula mula bertajuk People Power. Belakangan, ketika istilah itu dinilai pemerintah mengandung unsur makar maka kemudian diganti dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).

Analisis berikut menyampaikan secara akademis, dalam arti mengandung nilai obyektivitas atas kedua istilah yang sejatinya substansinya sama. Yaitu mengajukan protes dengan unjuk rasa yang puncaknya dilaksanakan pada saat penghitungan hasil Pilpres secara nasional yang direncanakan tanggal 22 Mei beberapa hari ke depan.

Pemahaman Akademis

Arti umum dari people power adalah “Kekuatan Rakyat”. Istilah ini merujuk pada istilah politik yang menunjukkan kekuatan pendorong yang bersifat populis dari setiap gerakan sosial yang menyerukan otoritas opini dari akar rumput dan kemauan keras dari rakyat. Biasanya berlawanan dengan kekuatan korporasi atau politik yang diorganisasi secara konvensional.

Dari operasionalisasinya, “Kekuatan Rakyat” dapat dimanifestasikan sebagai protes skala kecil atau kampanye untuk perubahan lingkungan dalam arti fisik. Namun secara lebih luas bisa pula sebagai aksi revolusioner berskala luas yang melibatkan demonstrasi jalanan nasional, penghentian kerja dan pemogokan umum. Tujuannya untuk menggulingkan pemerintah dan / atau politik yang ada di dalam sistem pemegang kekuasaan yang sedang mengendalikan keadaan.

Dalam arti obyektif, people power itu memang tanpa kekerasan, seperti halnya dalam terjadi sebagai contoh pada revolusi Filipina 1986 yang menggulingkan rezim Marcos, atau mungkin menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi di Libya pada tahun 2011 yang melengserkan Muammar Kadhafi.

Istilah people power dalam literatur pertama kali digunakan oleh anggota gerakan “kekuatan bunga” tahun 1960-an yang awalnya memprotes Perang Vietnam. Sementara lebih ke belakang, di Romawi kekuatan opini publik merupakan kendala pada Senat Romawi, yang menurut Polybius bahwa Senat kagum pada orang banyak, dan tidak bisa mengabaikan perasaan orang-orang.

BACA JUGA :  Menghargai Kekayaan Intelektual, Cermin Bangsa Baradab

Tentang apa batas sebenarnya dari kekuatan rakyat, tentu saja jawabnya tidak hitam putih. Namun demikian untuk permulaan yang sifatnya sederhana bahwa pada intinya rakyat mampu memberi dan menahan persetujuan mereka untuk diatur. Persetujuan mereka atas apa yang diminta pemerintah dari mereka yang tidak bias dipenuhi.

Usulan dari rakyat itu ternyata tidak didengar, apa lagi dilaksanakan. Kekuatan itu berada di luar pemerintahan yang kemudian mengadakan tekanan agar pemerintahan dijalankan sesuai dengan tuntutannya, demi keadilan dan menghindarkan diri dari berbagai keruwetan yang dinilai rakyat tidak sesuai dengan aturan main.

Pada praktiknya, sebagai semacam prolog setidaknya hingg Minggu tanggal 12 Mei sudah ada satu tersangka yakni Eggi Sudjana dari Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang masuk tahanan. Dia menyuarakan people power. Dua lainnya yang berstatus terlapor dan saksi yaitu Kivlan Zein dan Permadi sedang diproses hukum.

Kalimat yang masih segar dalam ingatan ketika Eggi kemudian ditahan adalah: “Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini sudah kedaulatan rakyat. Bahkan mungkin ini cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus menunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power. Insya Allah”.

Sedangkan Kivlan Zein, dalam sebuah video singkat yang tersebar di media sosial, mengajak orang-orang yang hadir mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tujuan mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf dari kontestasi Pilpres 2019. Kalimat yang menjadikannya sebagai calon tersanghka yang masih diingat adalah: “Tanggal 9 kita merdeka. Ikuti saya ke Lapangan Banteng tanggal 9 kita akan merdeka. Siapa pun yang menghalangi kita lawan”.

Dalam Bahasa hukum, menurut versi pihak berwajib bahwa Eggi dituding “menyiarkan berita atau pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap”.

BACA JUGA :  Pemerintah Harus Segera Lakukan Evaluasi Terhadap Kebijakan Kebebasan Asing Menanam Saham Dalam Negeri

Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Membuka di literatur, memang tidak ada padanan kata dalam Bahasa Inggris tentang Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) ini. Pertama kali istilah itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Prof. Amien Rais. Ia menyebut bahwa pemerintah takut dengan istilah people power yang selama ini digadang-gadangnya untuk memprotes kecurangan Pemilu 2019.

Istilah ini tentu saja sangat politis. Atas dasar alasan itu, sebagaimana dinyatakan kemudian Amien Rais memutuskan untuk mengubah istilah tersebut menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) yang secara resmi dideklarasikan di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat, Jumat 17/5/2019 yang lalu. Secara substantif, dalam penilaiannya bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat selama kurang lebih 4 tahun memimpin. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada pemerintah untuk jangan menakuti dan mempengaruhi gerakan yang diusungnya.

Intinya bahwa istilah people power dan GNKR itu sama saja atau sami mawon. Ibarat tempat atau dua benda, tidak ada jarak antara keduanya. Hanya istilah yang kemudian dimainkan sebagai retorika politis. Justru permasalahan mendasarnya adalah bagaimana menyikapi apa yang disampaikan itu sebagai satu kenyataan obyektif. Artinya GNKR yang disampaikan dan bernuansa unjuk rasa besar besaran itu tentu akan menjadi permasalahan tersendiri. Tidak saja bagi pemerintah yang sedang memegang kekuasaan tetapi juga bagi rakyat secara umum.

Apa persiapan yang harus dilakukan untuk menyosong tibanya GNKR yang puncaknya pada tanggal 22 Mei dimaksud, kiranya pihak terkait dapat memberikan resep praktisnya. Tidak bijak jika memandang peristiwa itu hanya sebagai peristiwa biasa yang tidak berarti apa apa.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini