Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.FOTO:Istimewa

telusur.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan pemenang pemilu presiden dan legislatif. Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenangnya.

Tetapi, penetapan tergantung dari Prabowo-Sandi. Apakah menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Jika tidak, maka pertandingan selesai.

“Kita harus menunggu apakah Prabowo-Sandi akan mengajukan sengketa ke MK atau tidak. Kalau tidak, game is over. Jokowi-Ma’ruf akan diumumkan sebagai calon terpilih,” ujar pengamat tata negara, Refly Harun, Selasa.

Kalau Prabowo mengajukan sengketa, maka rakyat Indonesia akan menunggu belasan hari ke depan untuk tahu bagaimana hasilnya. Apakah permohonan akan dikabulkan atau ditolak. Yang jelas, sejak 2004, semua permohonan sengketa Pilpres ditolak.

BACA JUGA :  Sindir Jokowi, Yusril: Di Sini Masih Banyak Yang Miskin Dan Nganggur, Untuk Apa TKA?

Mengapa permohonan ditolak? Karena memang tidak mudah membuktikan klaim kecurangan berdasarkan aspek kualitatif dan kuantitatif. Secra kuantitatif, harus bisa didalilkan kehilangan/penggelembungan suara minimal separoh dari 16.957.123 suara.

Masalahnya, jangankan membuktikan kehilangan atau penggelembungan jutaan suara. Ribuan suara saja susah. Terbukti di sini bukan sekadar klaim, tapi yang terbukti di persidangan dengan fakta dan data. Tidak hanya asumsi atau keyakinan masyarakat awam.

Kalau tidak mampu membuktikan aspek kuantitatif, pemohon biasanya beralih kepada aspek kualitatif. Praktik yang diterima selama ini, adanya kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis (TSM).

BACA JUGA :  Budayawan Nilai Kemarahan Jokowi Bukti Sudah Tak Pantas Jadi Kepala Negara

Lagi-lagi tidak mudah membuktikan kecurangan yang TSM. Sekali lagi, terbukti di persidangan, bukan sekadar keyakinan awam. “Sejak 2004, pemohon selalu gagal membuktikan adanya kecurangan TSM.”

Paradigma MK selama ini soal sengketa pemilu ialah ‘signifikan mempengaruhi hasil pemilu’. Jadi bisa saja satu-dua kecurangan terbukti, tetapi dianggap tidak signifikan mempengaruhi atau mengubah hasil Pemilu.

Sekali lagi, untuk sengketa Pilpres, tidak mudah bagi Pemohon karena begitu luasnya cakupan wilayah dan jumlah suara yang terlibat. Kecuali MK mengubah paradigmanya, asal ada kecurangan yang terbukti yang dilakukan Paslon, bisa didiskualifikasi. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini