Penggeledahan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi / Ist

telusur.co.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Daya Radar Utama di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, Jumat (17/5/19). Sebelumnya, tim KPK juga menggeledah kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada hari Kamis (16/5/19).

Adapun penggeledahan di dua lokasi di hari yang berbeda itu untuk kasus dugaan korupsi pengadaan atau pembelian kapal. Penggeledahan di kantor KKP diduga terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit kapal volume 60 meter. Dalam kasus ini, KPK dikabarkan menetapkan dua orang tersangka yang terdiri dari pejabat KKP dan bos PT Daya Radar Utama.

Terkait penggeledahan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mendukung penuh tindakan penegakan hukum yang dilakukan KPK. Karena penggeledahan adalah hak dari KPK sesuai dengan UU KPK.

“KKP mempersilakan dan kita selalu akan kooperatif bekerja sama dengan KPK untuk memperlancar tugas-tugas KPK,” kata Mentri Susi melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/5/19).

BACA JUGA :  Polisi Diminta Tuntaskan Kasus Novel

Susi mengatakan, selama ini KKP merupakan salah satu instansi yang mendukung penuh upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP sebagaimana disempurnakan menjadi Permen KP Nomor 44 Tahun 2017.

Guna mencegah terjadinya korupsi di lingkungan KKP, Susi juga telah menerbitkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Integritas di Lingkungan KKP, termasuk membangun zona-zona integritas di satuan kerja (Satker) KKP. Ia mengimbau setiap Satker mematuhi prosedur dan aturan belanja barang atau modal sebagaimana mestinya.

“Menjaga integritas adalah pesan yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jajaran KKP agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Jika integritas sudah dipegang teguh, tak perlu khawatir apa yang akan terjadi,” kata Susi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya penggeledahan di dua lokasi tersebut. Namun saat ditanya mengenai tersangka baru, Febri enggan membeberkan lebih jauh.

BACA JUGA :  MA : Putusan Praperadilan Tak Hilangkan Perbuatan Pidana Setnov

“Terkait. Soal kasusnya nanti akan disampaikan tetapi kenapa kami melakukan proses penggeledahan itu berarti di lokasi-lokasi tersebut kami duga ada bukti-bukti dalam proses penyidikan ini,” katanya.

Dalam penggeledahan di kantor Dijten Pengawasan dan Sumber Daya kelautan, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan berupa bukti elektronik terkait dengan pengadaan kapal dalam penggeledahan tersebut.

“Ada dokumen-dokumen yang kami sita terkait dengan pengadaan ya terkait dengan pengadaan kapal dan juga barang bukti elektronik,” kata Febri.

Sebelumnya Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan jika pihaknya telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi terkait pengadaan atau pembelian kapal ke tahap penyidikan. Peningkatan kasus itu disertai dengan penetetapan tersangka. “Biasanya kalau ada penggeledahan itu terkait dengan pasti ada penyidikan karena kalau sudah upaya paksa,” kata Agus. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini