massa mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/19). Foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menilai, aksi yang bakal digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 adalah sesuatu yang dilindungi undang-undang. Karena, aksi merupakan kritik yang lumrah dalam negara demokrasi, sepanjang disampaikan dengan cara yang tepat.

“Protes merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi negara yang menganut sistem demokrasi. Selama aksi tersebut berjalan aman, damai, tertib dan tetap mematuhi peraturan” kata, Zaenal, Senin (20/5/19).

Zaenal menyarankan agar pihak keamanan menghadapi aksi dengan pendekatan yang mengedepankan dialog. Karena, bagaimanapun juga meraka adalah rakyat Indonesia.

BACA JUGA :  KPU Jelaskan Perbedaan Kotak Suara Di Luar Negeri

Bagi Zaenal, sangat tidak tepat jika aparat keamanan menghalangi massa yang ingin datang ke Jakarta untuk melakukan aksi 22 Mei.

Karena, menurut Zaenal, kebebasan berpendapat, berekpresi, dan berserikat di jamin konsitusi.

“Tidak tepat bila aparat keamanan menghalangi apalagi sampai melarang masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Justru sebaiknya aparat keamanan harus melindungi dan mengayomi masyarkat yang aksi 22 Mei” paparnya.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini