Kivlan Zein/telusur.co.id

telusur.co.id – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, Rabu (29/5/19). Kivlan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Kivlan mengaku siap dengan keputusan apapun usai pemeriksaan nanti. Termasuk, jika dirinya harus ditahan dalam kasus ini.

“Itu kan haknya penyidik, jadi kita nggak ada masalah. Kita serahkan sama penyidik, umpamanya dilanjutkan dengan cara pemeriksaan saya di luar atau saya di dalam saya terima, nggak ada masalah,” ujar Kivlan.

Kivlan mengatakan, dirinya menyerahkan kasusnya ke penyidik, karena penyidik yang tahu apa yang harus dilakukan. Yang terpenting, kata dia, kasus ini diselidiki sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Menurut terminologi negara saya begini, harus begini, saya melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang saya lakukan bahwa ini adalah benar, jujur, dan adil. Kalau saya dinyatakan bersalah ya saya menerima apa adanya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kivlan Zen resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong dan dugaan makar. Hal ini turut dibenarkan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Menurutnya, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan Kivlan Zen sebagai tersangka di Bareskrim Polri, Rabu (29/5/19) hari ini.

“Besok tanggal 29 baru akan dimintai keterangannya, sebelumnya kan (Kivlan Zen) juga sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Sekarang sudah penetapan tersangka dan besok rencana akan dimintai keterangan di Bareskrim Polri,” ujar Dedi di Mabes Polri, Selasa (28/5/19) kemarin.

Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin dengan dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap Kivlan Zen yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 dan atau Pasal 163 juncto Pasal 107. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini