Tim KPK / Net


By: Effendy Choirul

Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK)

Pertanda negara masih hidup dan usaha antikorupsi masih kuat. Hadirnya KPK merupakan lembaga yang bersifat mengontrol dan menghukum semua lembaga negara yang terpapar maupun terduga atau terindikasi korupsi.

Penggeledahan pada Kamis (16/5) oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi prestasi yang bernilai tinggi karena sulitnya menemukan bukti terduga, terindikasi atau di duga melakukan tindak pidana korupsi. Padahal, kerugian negara sangat nyata adanya, misal terjadi Diclaimers dalam jangka waktu 4 tahun terakhir. Itu pun tak bisa diperbaiki ketika dinyatakan DISCLAIMERS.A

Artinya, KPK sudah melakukan kontrol, monitoring, evaluasi, dan bahkan penggeledahan yang merupakan cara yang harus lakukan KPK dalam penegakan hukum. Dalam penggeledahan, KPK menyita beberapa dokumen pengadaan kapal dan bukti elektronik terkait dengan pengadaan empat kapal pengawas pada 2013 yang merupakan upaya KKP melalui Ditjen PSDKP untuk memperkuat armada kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

Selain itu, penyidik KPK juga menggeledah Kantor PT Daya Radar Utama (DRU) pada Jumat (17/5). Penggledahan tersebut terkait dengan kasus pengadaan 16 kapal cepat patroli Bea dan Cukai.

Tentu, penggeledahan yang terjadi itu menjadi pintu masuk KPK ke KKP untuk mengungkap dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Besar kemungkinan, akan ada tersangka baru dalam waktu dekat. Pemeriksaan KPK terhadap siapapun yang terlibat dalam dugaan skandal korupsi menjadi konsen KPK RI saat ini, khusus di KKP.

BACA JUGA :  MPR Dan KPK Gelar Pembekalan Anti Korupsi Bagi ASN MPR RI

Persoalan lain, yakni fenomena menteri atau pejabat negara membuat SOP melalui Peraturan Menteri (permen) untuk mencegah tindak pidana korupsi sangat lemah. Karena.peraturan yang mereka buat itulah yang dilanggar.

Sebagaimana, peraturan yang dimaksud adalah Permen KP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP, disempurnakan menjadi Permen KP Nomor 44 Tahun 2017, yang telah dikeluarkan. “Menjaga integritas adalah pesan yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jajaran KKP agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Jika integritas sudah dipegang teguh, tak perlu khawatir apa yang akan terjadi.”

Selain itu, Menteri KKP juga telah menerbitkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Integritas di Lingkungan KKP, termasuk membangun zona-zona integritas di satuan kerja (Satker) KKP.

Dari terbitnya berbagai peraturan tersebut, tak ada yang komsekwen dan nilai integritasnya rendahan. Seharusnya, menteri menerbitkan peraturan menteri bisa berdampak pada kinerja dan kejujuran dalam bekerja mengelola uang negara. Namun, dalam beberapa hal, terbukti KPK selalu melirik KKP karena terindikasi banyaknya pejabat serta pegawai yang tidak berintegritas.

Apa yang dilakukan KPK dikantor KKP merupakan proses penyidikan. Karena sala satu hal yang membuat ceroboh bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dikritik oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) atas tidak terbukanya data belanja barang dan jasa.

Sebelumnya, ICW saat itu ungkap sebanyak Rp. 86 triliun dana yang digunakan dalam belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017, tidak diumumkan ke publik oleh beberapa kementerian. Salah satunya oleh KKP. Kesalahan data yang dilakukan KKP dalam penginputan data pada laman LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) merupakan kesalahan fatal dan sampai sekarang belum bisa diperbaiki.

BACA JUGA :  MPR Dan KPK Gelar Pembekalan Anti Korupsi Bagi ASN MPR RI

KKP mengakui bahwa ada keteledoran atas 11.191 paket itu tidak tergambar secara lengkap dan konkret di lamannya LKPP. Pada tahun 2017, KKP memiliki anggaran lebih dari Rp.7 triliun untuk pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi 11.191 paket.

Dimana rincian data dari belasan ribu paket tersebut tidak ditampilkan secara lengkap pada laman LKPP. Karena, karakter pengadaan barang dan jasa di KKP yang meliputi beberapa faktor, yakni perbedaan jenis barang, misalnya alat tangkap ikan, pihak penerima punya beberapa kriteria, seperti harus berbadan hukum dan jelas. Alasannya: datanya tidak gampang untuk diperoleh, karena proses data ini tidak cepat, kami tidak bisa upload ke LKPP secara konkret dan lengkap.

Sudah tentu ada pelanggaran dalam perencanaan sehingga menyebabkan kerugian negara, sebahaimana dalam anggaran KKP tahun 2017, contoh satu unsur pelanggaran hukum, yakni tidak finish dalam menentukan administrasi program sehingga mudah mengalami kebocoran uang.

Bahkan, ada temuan pada KKP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): soal proyek di Merauke yang terlambat pembangunannya. Alasannya, letak letak geografis. Namun, seharusnya mengerti apabila menyusun perencanaan program atas situasi sehingga ada tahapannya.

Semoga kedepan, KPK, Kepolisian, Kejagung dan penegak hukum lainnya: mengawasi terus lemabaga KKP agar memiliki anggaran yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bila terjadi kecurangan, KPK harus terus memantau dan mengusutnya.[***]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini