Badan Urusan Logistik (Bulog). foto : net

telusur.co.id – Kebijakan Perum Bulog yang akan memberikan tunjangan beras atau natura untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti, PNS, TNI, dan Polri mendapat sorotan berbagai pihak.

Pasalnya, beras yang diberikan ke ASN dituding kualitasnya kurang baik. Lantaran stok beras di gudang Bulog ada 2 juta ton, dan penyalurannya tak lancar ke pasar.

Biasanya, beras di gudang bisa bertahan tiga sampai empat bulan. Jika lebih dari waktu itu, maka kualitasnya buruk seperti berkutu.

Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro mengingatkan Bulog jangan memaksa orang makan beras berkualitas buruk untuk dimakan. Karenanya, ia mewanti-wanti, jika memang beras yang diberikan dari Bulog ini lebih baik dari harga pasaran, hal ini bisa dilakukan.

“Tetapi ini kualitasnya sudah tidak bisa dimakan dan untuk habisin stok tidak benar,” kata Darori kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang patut dihitung sebelum kebijakan memberikan beras ke ASN itu dilakukan. Seperti soal transportasi beras dan penyimpanannya.

“Kalau 5 bulan, warnanya berubah dan tidak bagus. Sekarang beras yang mau dibagiin bagaimana kondisinya. Terus pegawai yang tinggal jauh seperti di Bogor, apa bisa bawa berasnya naik bis tidak mengganggu. Jadi segi angkutan bagaimana, apa didrop ke daerahnya. Jadi transportasinya bagaimana. Biasanya mereka beli beras di pasar rumahnya,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Mentan Bantah Stok Beras Minim

DPR, menurutnya, akan mempertanyakan kebijakan ini. Banyak aspek yang akan dibahas dengan pemerintah. “Harus dipikirkan lah itu. Kami akan tanyakan dalam RDP dengan Bulog, kenapa begini. Kemudian apakah pemerintah sudah setuju dari menteri keuangan yang membayarkannya. Apakah Menkeu dan Bulog sudah sepakat,” paparnya.

Di kesempatan lain, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman mengatakan rencana kebijakan untuk menyalurkan beras Bulog kepada para ASN, dibutuhkan pertimbangan yang matang.

Menurutnya, jangan sampai kebijakan itu nantinya justru memberikan dampak kepada lesunya perdagangan dipasaran, yang dapat menyebabkan menurunnya pendapatan para pedagang.

Apalagi mengingat, jumlah ASN di Indonesia tidaklah sedikit. “Misalkan nanti diberikan secara gratis kepada PNS, artinya jumlah permintaan beras dipasaran bisa menurun. Selain itu, biaya penyalurannya seperti apa, juga harus dipertimbangkan,” ungkap Ilman.

Dia juga mengakui salah satu penyebab rendahnya serapan Bulog terhadap gabah kering panen (GKP) dari petani karena masalah penyaluran. Sehingga, angka penyerapan belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

BACA JUGA :  Catat! Pemprov DKI Tidak Akan Gunakan Beras Impor

“Mungkin bahasa kasarnya, Bulog agak ogah-ogahan. Dalam pengertian, kenapa serapannya belum banyak, karena Bulog juga bingung penyalurannya seperti apa. Apalagi penyaluran itu kan sebagai bentuk bagi Bulog untuk mendapatkan pendapatan,” ujar Ilman.

Menurutnya, rendahnya serapan Bulog dari GKP petani lokal juga disebabkan karena rendahnya harga pokok penjualan (HPP). Sehingga, para petani lebih memilih menjual gabah kepada para tenggkulak. Untuk itu, usul dia, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengkaji ulang keberadaan HPP.

Kritikan juga datang dari Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Ia melihat wacana pemberian beras Bulog untuk ASN adalah kebijakan yang lucu. Apalagi dengan alasan mencegah kerusakan beras di gudang.

“Kalau impor beras sesuai kebutuhan masyarakat, Bulog tak akan kesulitan menyalurkan beras. Hal ini memperlihatkan bahwa impor beras bukan kebutuhan masyarakat ,” tuturnya.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan terhadap Bulog, atas impor beras yang terjadi. Karena beras di gudang Bulog mubajir tak bisa disalurkan. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini