telusur.co.id РKelompok masyarakat yang tergabung dalam Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan upaya penghilangan masif hak pilih warga negara merupakan kejahatan luar biasa.

Hal itu disampaikan Ketua Umum ARUN Bob Hasan saat beraudiensi dengan Komnas HAM terkait, banyaknya pemilih yang tidak menerima formulir C6 dari KPU.

“Kami minta Komnas HAM langsung memberikan rekomendasi mengeluarkan satu pernyataan bahwa tentang penghilang hak politik warga negara adalah ekstraordinary crime kejahatan luar biasa terhadap pelanggaran HAM,” tegas Bob Hasan.

Menurut Bob Hasan, berdasarkan data ARUN, hilangnya hak pilih warga negara ini terjadi pada 18 provinsi. Data tersebut, didapatkan dari pengurus-pengurus ARUN yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

“Kami datang karena terkait dengan warganegara secara masif di 18 provinsi yang sudah melaporkan kepada kita melalui pengurus ARUN yang ada di wilayah. Mereka tidak dapat hak poltik atau hak pilihnya,” jelasnya.

ARUN juga mengapresiasi, Komnas HAM yang memastikan akan bergerak cepat untuk memproses penghilangan hak politik ini. Ia juga menduga, penghilangan hak politik warga negara ini, memang di sengaja.

“Ini memang dibuat sengaja secara terstruktur. Kenapa kami lari ke Komnas HAM kami lebih memfokuskan kemanusiaannya,” tandasnya.

Dalam audiensi tersebut pengurus ARUN yang didampingi puluhan mahasiswa, membawa laporan sebuah barang bukti yakni berupa dokumen 200 lembar salinan e-KTP milik warga yang kehilangan hak pilihnya di Pemilu serentak 2019.[Far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini