KPK / Net

telusur.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo cs belum mempunyai visi jelas terkait pengembalian aset atau asset recovery.

Demikian dikatakan Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/19).

Menurutnya, KPK periode saat ini hanya berfokus pada penghukuman badan saja. Seharusnya, uang pelaku dikembalikan maksimal dan pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dikedepankan.

Baginya, KPK saat ini minim menggunakan aturan TPPU pada setiap penanganan perkara. Dari data yang dihimpun sepanjang 2016 sampai 2018, KPK hanya mengenakan 15 perkara dengan dakwaan TPPU.

BACA JUGA :  Bupatinya Ditangkap, KPK Geledah Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi

Padahal, kata Kurnia, tiga tahun terakhir KPK telah menangani 313 perkara. Maka dari itu, dirinya berharap KPK ke depannya selalu menyertakan dakwaan TPPU terhadap pelaku korupsi yang diduga menyembunyikan atau meneruskan harta kekayaannya kepada pihak lain.

Apalagi keterkaitan TPPU dengan korupsi sangat erat, baik dari segi yuridis maupun realitas. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini