telusur.co.id – Perintah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto kepada Pangdam dan Kapolda agar tidak membiarkan masyarakat untuk menuju Jakarta, seperti orang yang tidak membaca aturan.

Demikian penilaian Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (17/5/19).

Fahri mengatakan, Undang Undang Dasar, undang-undang dan seluruh perangkat hukum saat ini telah dirancang untuk melindungi kebebasan rakyat, untuk bergerak. Menurut Fahri, perintah Wiranto itu mungkin berlaku sebelum tahun 1998.

Atas hal itu, dirinya menyayangkan Wiranto selaku Menko Polhukam tidak membaca adanya aturan yang melindungi kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.

“Sayang Polhukam tak lagi baca aturan itu. Semua yang dikatakan dia (Wiranto), adalah pendekatan kekuasaan. Itu salah,” kata Fahri Hamzah.

Menurut Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu, mana ada hak perintah di Kementerian Polhukam untuk para aparat penegak hukum agar melarang masyarakat datang ke Jakarta. Justru, perintah Polhukam itu dapat dikategorikan makar, karena menggunakan aparat bersenjata untuk merampas kebebasan rakyat.

BACA JUGA :  Sempat Terganjal, PBB Sudah Penuhi Syarat Verifikasi Faktual

“Sayang sekali orang-orang ini nggak baca Undang Undang, dan konstitusi. Jangan mentok lalu pakai kekuasaan belaka,” kata Fahri.

Oleh karena itu, dengan tegas Fahri mengatakan bahwa demokrasi itu bukan perubahan dari peluru tajam ke peluru hampa dan pentungan. Tetaapi, perubahan pikiran bahwa keselamatan rakyat dan kebebasannya harus menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945.

Jika kaum liberal di belakang pendekatan keamanan, kata Fahri, pastilah motifnya ideologis karena kebencian telah membutakan mata hati. Bahkan demi ambisi ideologi, mereka rela menghancurkan demokrasi dan Negara hukum untuk mengalahkan kelompok yang mereka benci.

BACA JUGA :  Fadli Zon Dorong Dibentuknya Pansus Meninggalnya Ratusan KPPS

“Negara dikorbankan demi ambisi berkuasa,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Sebelumnya, Wiranto perintahkan Pangdam dan Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta. Menurut dia, langkah tersebut harus ditempuh supaya tidak terjadi penumpukan di Ibukota, serta agar permasalahan di daerah tidak dibawa ke Jakarta.

Bekas Panglima ABRI ini menyebut dirinya juga memberi perintah kepada personel polisi dan tentara agar menyimpan senjata mereka pada 22 Mei nanti. Menurutnya, hal itu agar kekacauan yang terjadi pada Mei 1998 silam tidak terulang kembali.

“Senapan simpan saja. Pakai pentunggan saja. Itupun kalau perlu saja dipakai,” kata Wiranto. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini