Bambang Widjojanto (kiri) dan Fadli Zon (kanan) / dok telusur.co.id

telusur.co.id – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyoroti hubungan antara Bambang Widjojanto dengan Fadli Zon. Hal itu menyusul dipilihnya Bambang sebagai ketua tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Fadli Zon yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Geridra memberikan respons terkait itu. Fadli yang dulu sempat mengkritik pria yang karib disapa BW, kini dibelanya.

“Jangan karena (dulu) berada di posisi berbeda kemudian dicari-cari titik lemah. Tiap orang pasti punya kekuatan dan kelemahan. Tapi saya lihat Pak BW banyak kekuatannya,” kata Fadli kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/19).

Menurut Fadli, kini dirinya melihat mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu sebagai orang yang punya integritas.

“Sebagai seorang eks pimpinan KPK, tidak punya masalah hukum. Wajah beliau adalah wajah civil society yang memang independen. Saya kira, kami percayalah kepada Pak BW,” kata Fadli.

Terkait proses di MK, Fadli menyatakan, pihaknya tetap menghormati prosedur yang tersedia. Ia yakin akan ada hal-hal yang bisa dikaji dan didalami.

“Kalau sekarang kita belum bisa mengomentari. Karena dasar argumen baru bersifat pengantar di MK, argumentasi-argumentasinya tentu nanti tim hukum yang menentukan,” kata Fadli.

Kilas Balik

Dalam persidangan di MK, BW memenangkan gugatan Pilkada Kotawaringin Barat 2010. Dalam amar putusan MK, pasangan terpilih saat itu didiskualifikasi karena terbukti melakukan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Pada 2015, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie menyatakan Bambang Widjojanto sebagai tersangka, karena menyuruh saksi memberi keterangan palsu di MK terkait Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010.

Saat itu, BW menjadi penasihat hukum Bupati Kota Waringin Barat, Ujang Iskandar. Dalam perjalanannya, kasus itu dihentikan oleh Kejaksaan Agung. Sejumlah pegiat hukum menilai kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi.

Tindakan Bareskrim terhadap BW saat itu diduga erat berkaitan dengan penetapan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK meskipun status ini kemudian dibatalkan oleh hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan.

Fadli Zon memprotes Jaksa Agung terkait rencana ‎pengesampingan perkara demi kepentingan umum (deponering) terhadap perkara BW. Menurut Fadli Zon, ‎jika deponering dilakukan nantinya akan menimbulkan demoralisasi di kalangan kepolisian.

‎”Jangan kemudian karena opini publik atau karena bargaining atau karena yang lain, pencitraan misalnya, kemudian hukum itu tidak tegak,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

“Kalau kemudian dilakukan deponering, berarti apa yang jadi kerja polisi selama ini dianulir, dan ini saya kira akan menimbulkan demoralisasi di kalangan polisi karena sudah melakukan suatu proses. Berarti apa yang sudah dilakukan polisi salah,” tuturnya.

Fadli mengatakan, Kejaksaan Agung dan Presiden Joko Widodo juga harus memperhatikan aspek tersebut.

“Jangan hanya kasus ini politis, kemudian karena mungkin untuk kepentingan pencitraan, kemudian mengorbankan penegakan hukum. Hukum tetap harus ditegakkan, apapun ceritanya,” kata dia.

Kasus BW ‘Digoreng’

Terkait bakal mencuat kembali kasus lama yang pernah menimpa Bambang Widjojanto sudah diketahui oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana yang juga merupakan salah satu kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi.

Denny pun meminta agar tidak ada pihak yang mengganggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Denny mengaku dirinya mendapat info bakal ada yang menaikkan lagi kasus BW.

“Ini kan mereka ada rencana untuk mengganggu,” kata Denny di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Dirinya meminta semua pihak dapat menjalankan proses dengan cara-cara yang baik, dan pihak-pihak yang berperkara di MK untuk beradu argumen ke arah yang lebih sehat. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini