Pemerhati Pemilu, Politik, dan Kenegaraan, Said Salahudin.Foto:istimewa

telusur.co.id – Waktu kerja yang dimiliki Mahkamah Konstuitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan sengketa Pilpres, selama 14 hari tidak ideal.

Demikian pendapat Pemerhati Pemilu, Politik, dan Kenegaraan, Said Salahudin saat dihubungi, Rabu (29/5/19).

“Sekalipun ketentuan hari itu tidak merujuk pada hari kalender karena telah dimaknai oleh MK sebagai hari kerja, tetapi menurut penalaran yang wajar, waktu tersebut tampaknya tidak akan cukup memadai,” kata dia.

Belum lagi di dalam waktu 14 hari itu persidangan akan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pembuktian, dan pembacaan putusan.

Dari tiga jenis persidangan itu, lanjut Konsultan Senior Political and constitutional law consulting (Postulat), tentu saja yang paling penting adalah sidang pembuktian.

Sebab, pada sidang itulah para pihak berkesempatan untuk saling menunjukan bukti serta beradu argumentasi hukum guna membuktikan benar tidaknya Pilpres 2019 berlangsung dengan curang.

“Kalau pemeriksaan pendahuluan itu kan hanya sidang untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan Permohonan serta pengesahan alat bukti saja. Sementara pada sidang pembacaan putusan para pihak hanya bisa duduk manis mendengarkan sikap Hakim,” kata dia.

Dirinya mengatakan, dalam 14 hari itu, jangan dibayangkan MK akan menggelar sidang pembuktian sebanyak 14 kali. Jumlahnya pasti akan kurang dari itu. Pada PHPU Pilpres 2014 saja, misalnya, MK hanya menggelar tujuh kali sidang pembuktian dari total sembilan kali persidangan.

Padahal, pada saat itu MK hanya fokus pada sidang PHPU Pilpres, tidak dipusingkan dengan sidang PHPU Pileg seperti sekarang.

Kalau sekarang, kata dia, selain mengadili PHPU Pilpres, MK juga harus menyidangkan ratusan perkara PHPU Pileg. Sebab ditahap awal saja MK sudah menerima permohonan perselisihan dari hampir seribu daerah pemilihan.

“Dengan kondisi itu dapat kita bayangkan betapa tidak mudahnya bagi MK untuk mengatur jadwal dan mengoptimalkan persidangan. Teknis sidang dengan menggunakan sistem panel yang direncakanan Mahkamah pun saya kira masih belum memadai untuk mengejar efektifitas sidang,” kata Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) ini.

“Efektifitas yang saya maksudkan terkait dengan kualitas persidangan. Kalau asal bersidang saja sih gampang. Tetapi yang kita harapkan nanti kan MK tidak sekedar menggelar sidang, tetapi bagaimana persidangan dapat betul-betul mengungkap berbagai permasalahan yang muncul didalam penyelenggaraan Pemilu.”

Lebih dari itu, pendeknya masa persidangan PHPU Pilpres, menurutnya jauh dari ideal untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sebagaimana didalilkan oleh Paslon 02.

Kalau argumentasinya TSM, itu artinya MK diminta untuk memeriksa kembali semua proses Pemilu sejak tahapan awal. Sebab, ketika disebut pelanggaran sistematis, misalnya, itu terkait dengan dugaan adanya rencana yang telah disusun atau dirancang jauh-jauh hari untuk memenangkan paslon tertentu dengan cara-cara yang melanggar aturan.

Belum lagi, pembuktian terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur. Disitu harus dibuktikan siapa saja aparat struktural, baik aparat pemerintah dan/atau Penyelenggara Pemilu yang secara kolektif atau bersama-sama diduga telah memberikan keuntungan atau merugikan Paslon tertentu.

“Nah, kalau untuk mengungkap semua hal itu MK hanya menggelar sidang pembuktian sebanyak tujuh kali seperti pada PHPU Pilpres 2014, atau bahkan mungkin kurang dari itu, misalnya, bagaimana mungkin waktu yang sempit itu bisa digunakan secara optimal oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta pihak lainnya untuk meyakinkan Mahkamah?” katanya.

Oleh sebab itu, menurutnya ada baiknya jika waktu 14 hari yang dimiliki MK dalam menuntaskan perkara PHPU Pilpres, dipertimbangkan untuk diperpanjang. Sebab, secara logis waktu tersebut memang tidak ideal untuk memeriksa begitu banyak bukti dokumen, saksi, ahli, dan sebagainya yang diajukan oleh para pihak.

Agar masa persidangan PHPU Pilpres dapat diperpanjang sehingga sidang pembuktian dapat digelar dengan frekuensi yang lebih ideal, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan menguji konstitusionalitas Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 melalui acara pemeriksaan cepat di Mahkamah Konstitusi.

“Sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung atas Permohonan PHPU Pilpres, maka jika dipandang perlu kubu Prabowo Subianto saya kira bisa mengajukan diri sebagai pihak Pemohon atas pengujian norma undang-undang dimaksud,” kata Said Salahudin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), MK diberikan waktu 14 hari untuk menuntaskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini