Presiden Joko Widodo

telusur.co.id – Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) menilai,4,5 tahun kepemimpinan rezim Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) gagal mensejahterakan kaum buruh.

Hal itu disampaikan Presiden FSPASI Herry Hermawan dalam siaran pers yang diterima wartawan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Patung Kuda (Patung Arjuna Wijaya), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/19).

Alasan FSPASI menyebut Jokowi-JK gagal mensejahterakan rakyat, karena rezim sekarang membuat kebijakan upah murah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 yang melanggar Konstitusi UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

“Dimana penetapan upah minimum tidak lagi berbasis kebutuhan real (nyata) kaum buruh akan tetapi hanya ditentukan oleh survei semu BPS yang sarat muatan politis sehingga buruh dimiskinkan secara sistematis, terstruktur dan masif,” kata Hermawan.

BACA JUGA :  KSPSI Tegaskan Isu May Day akan Rusuh Adalah Hoaks

Menurut Hermawan, pencabutan subsidi yang dilakukan pemerintah pada sejumlah barang kebutuhan pokok, BBM, TDL dan gas berdampak pada beban berat buruh dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga daya beli menjadi lesu dan berdampak pada dunia usaha yang menyebabkan PHK massal.

Selain itu, FSPASI juga menyoroti dugaan kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

“Penyelenggaraan pesta demokrasi, pilpres dan pileg yang baru saja digelar dengan harapan lahir kepemimpinan baru yang berintegritas malah diwarnai oleh berbagai macam kecurangan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang menyebabkan negeri ini semakin jauh dari amanat reformasi,” tegas Hermawan.

BACA JUGA :  Analis Sosial : Tuntutan Buruh Hanya Bisa Dipenuhi oleh Paslon 02

Lebih jauh, Hermawan menyebut, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan yang zalim dan segala bentuk ketidakadilan bagi kaum buruh dan rakyat, maka dalam memperingati Hari Buruh Internasional 2019, FSPASI menyampaikan 5 tuntutan.

Adapun 5 tuntutan FSPASI, yakni cabut PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, turunkan Harga kebutuhan pokok, BBM dan tarif dasar listrik, tolak revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tolak sistem kerja kontrak, outsourcing dan magang, menuntut reformasi total sistem jaminan sosial, terakhir tegakkan hukum bagi penyelenggara pemilu yang melakukan kecurangan.

“Tuntutan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kami demi terciptanya keadilan sosiai dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini