Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam jumpa pers di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/19).Foto:telusur.co.id

telusur.co.id – Ajakan referendum yang dilontarkan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf bukanlah bentuk koreksi terhadap pemerintah, ataupun memperjuangkan ketidak adilan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam jumpa pers di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/19).

“Ini yang perlu kita luruskan. Kita boleh berjuang tapi jangan pertaruhkan kedaulatan rakyat. NKRI harga mati,” kata Nono.

“Jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di negara kita.”

Dari sudut pandang hukum, lanjutnya, TAP MPR Nomor 8 tahun 1998 mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1983, tentang referandum.

BACA JUGA :  Libatkan Anak-Anak, Nono Desak Sahkan Payung Hukum Terorisme

“Turunannya adalah UU nomor 6 tahun 1999 mencabut UU nomor 5 tahun 1985 juga tentang referendum, artinya Wilayah hukum indonesia tidak ada lagi soal itu,” kata dia.

Jadi, kata dia, tidak ada lagi soal referendum di wilayah hukum Indonesia sebagaimana UU dan konstitusi.

Dirinya melihat wacana referendum yang dilontarkan Muzakir terindikasi karena tidak puasan dengan hasil Pemilihan Presiden 2019.

“Kita melihatnya terindikasi ke sana. Ada elit yang berselancar melihat isu trend saat ini. Biasanya ada penumpang gelap. Seperti people power, ada yang menumpangi,” kata Nono. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini