telusur.co.id – Pemerintah didesak segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan memasukan seluruh pasal-pasal yang telah di Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK), serta memperhatikan kondisi pekerja di era ekonomi digital.

Desakan itu disampaikan oleh Presiden Sarbumusi NU, Syaiful Bahri Anshori, Rabu (1/5/19).

Syaiful juga meminta pemerintah untuk merevisi PP 78/2015 dengan memasukan peran Tripartite dalam skema pengupahan.

“Menjadi sebuah keharusan Revisi PP 78 Tahun 2015 dengan memasukan peran tripartite, yang akan membuat skema upah dan membuat kebijakan meminimalisir disparitas upah minimum antar daerah di Indonesia,” kata Syaiful

BACA JUGA :  Sarbumusi Desak TNI-Polri Tangkap Pelaku Penembakan di Papua Sampai Dapat

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, pemerintah harus berkomitmen untuk melakukan transformasi sektor informal menjadi formal, sesuai dengan rekomendasi Internasional Labour Organization (ILO) No. 204 tentang migrasi informal menjadi formal dalam bingkai penyediaan perlindungan yang maksimal kepada buruh informal dan rentan melalui alokasi anggaran untuk jaminan sosial, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, akses terhadap pasar kerja dan akses terhadap keuangan.

Senada, Sekretaris Jenderal Sarbumusi NU Eko Darwanto juga meminta pemerintah terlibat dalam program asuransi untuk pegangguran.

“Kita mendorong agar pemerintah juga kontribusi ikut iuran untuk program asuransi pengangguran (unemployment insurance) yang sekarang dikemas dengan SDF (skill development fund) yang masih dibiayai oleh daop bpjs ketenagakerjaan, yang diinisiasi oleh kemnaker RI,” tandasnya.[Far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini