Margarito Kamis/Istimewa

Oleh Margarito Kamis

(Doktor HTN, Staf Pengajar FH. Univ Khairun Ternate)

Isu daerah-daerah yang didominasi penduduk muslim dalam pilpres ini memilih Prabowo-Sandi, dibanding Jokowi-Ma’ruf, terus terang menarik. Demokrasi yang dipuja-puja setiap saat ternyata memungkinkan kenyataan itu didendangkan. Tidak salah, tentu. Tetapi menandainya sebagai isu, entah apa namanya, kebangkitan Islam atau Islamis radikal merajalela dalam pilpres ini atau nama lain apapun, tetap saja menarik.

Menyebut fenomena itu menarik lantaran para pendiri negara, dalam isu Islam dan presiden beragama Islam, dilihat sebagai sesuatu yang logis. Tetapi pendiri negara tidak mau mengatur secara tegas dalam pasal demi pasal-pasal UUD. Mereka tidak melarang, tetapi membiarkan hal itu diusahakan sendiri oleh Ummat Islam.

Perdebatan Awal

Presiden harus beragama Islam, harus diakui belum muncul dalam perdebatan awal bapak-bapak pendiri negara ini. Tetapi Islam memang telah muncul pada fase ini sebagai satu isu hebat. Isu itu begitu kuat sehingga alot diperdebatkan. Tetapi hebatnya, berhasil dipecahkan. Mereka berkompromi. Kompromi  ini disebut Jakarta Charter dan Gentlemen Agrement. Kompromi melahirkan rumusan Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”    

Walau telah dikompromikan, tetapi tujuh kata itu kembali muncul, memancing perdebatan singkat pada Sidang BPUPKI kedua kalinya yang beragendakan mempersiapkan rancangan UUD 1945. Sidang kedua kalinya ini diawali dengan membahas rancangan “preambule  UUD.” Setelah membicarakan beberapa masalah, Bung Karno menyatakan, dalam kata-katanya “Jadi tentang pokok-pokok sudah setuju? Bung Karno melanjutkan “kemudian apakah Tuan Latuharihary sudah memikirkan kalau ini dirubah, maka melambatkan ikhtiar kita untuk menyusun hukum dasar, artinya pihak Islam tidak mufakat” (Lihat AB Kusuma, Lahirnya UUD 1945, hlm 306).

Dalam buku yang sama, terlihat Latuharihary sembari menyajikan beberapa argumennya, mengemukakan usulannya. Dalam kata-katanya “saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan-golongan yang bersangkutan. Umpamanya dalam hal “….yang mewajibkan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya”, yaitu bagaimana mewajibkan untuk menjalankannya? Salah satu anggota menyatakan pada saya bahwa terhadap adat-istiadat di Minangkabau rakyat yang menjalankan agama Islamnya harus meninggalkan adat-istiadatnya. Di Maluku hak tanah bersandar atas adat-istiadat sepenuhnya. Agama Islam maupun Kristen dalam hal ini tidak dapat mencampuri.

Dalam rangka menguatkan argumennya, terlihat dalam buku yang sama Latuharihary menyatakan kalau diwajibkan kepada pemeluk-pemeluknya agama Islam untuk menjalankan syariat Islam, sudah tentu kalimat ini akan dipergunakan terhadap adat-istiadat disini, umpamanya terhadap hak tanah. Tanah itu bukan hanya diwariskan kepada anak-anak yang beragama Islam, tetapi juga yang beragama Kristen.

Pandangan ini disanggah oleh Haji Agus Salim, dengan menempatkan relasi adat dan agama Islam, yang menurutnya telah selesai di ranah Minang. Satu argument spesifik Salim dalam sanggahannya menyatakan “disamping riwayat adat dan agama kita memberi kepercayaan sedikit bahwa ummat Islam di negeri-negeri adat tidak akan berlaku dengan …..melainkan kalau diakui, lebih tenang perjalanannya daripada kalau dihalangi agamanya seperti dirasakan di jaman yang lalu.  

Seperti Latuharihary, Haji Agus Salim melanjutkan, dalam nada menyanggah menyatakan “saya rasa buat membikin sakit tidak aman, sebab saya yakin keamanan bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam dalam 300 tahun yang lalu itu tidak berdasar  kepada kekuasaan Balatentara, tetapi pada adat-adatnya ummat Islam yang 90% itu.

Latuharihary tidak menanggapi. Tetapi segera muncul dua pandangan yang terlihat saling menyangkal. Djajadiningrat bertanya apakah ini tidak bisa menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang, memaksa sholat dan lain-lain. Segera setelah itu KH Wachid Hasyim sembari menguraikan secara singkat argumennya, menyatakan sebagai berikut: Dalam hal ini saya perlu bicara sedikit. Seperti kemarin telah dikatakan oleh anggota Sanoesi, kalimat ini baginya kurang tajam.

KH Hasyim melanjutkan Saya sudah mengemukakan bahwa ini hasil kompromis yang kita peroleh, dan dijadikan lebih tajam bisa menimbulkan kesukaran. Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang akan kita dirikan ini.

KH Wachid Hasyim, Pratalykrama, KH Masjkur dan Bung Karno

Perdebatan di atas berakhir dengan sendirinya tanpa kesimpulan, tetapi terlihat nuansa saling memahami. BPUPKI pun segera beralih ke agenda utamanya, mempersiapkan draft UUD dengan mempersilahkan Panitia kecil merancangnya. Tanggal 13 Juli 1945 Panitia telah menghasilkan rancangan UUD dan membawanya ke sidang BPUKI untuk dibahas. Rancangan pertama ini berisi 42 pasal. Soal presiden diatur pada heading “Kekuasaan Pemerintahan Negara” yang berisi 13 pasal, yang “tak satupun mengatur presiden harus beragama Islam”.

Setelah rapat dibuka, dan ketua Pantiia kecil menguraikan dasar-dasar pembentukan UUD, anggota sidang dipersilahkan mengajukan usul. Susanto dan Wurjaningrat mengajukan usulnya singkatnya dan tibalah giliran KH Wachid Hasyim. Ditegaskan buat masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu diusulkan “pasal 4 ayat (2) ditambah dengan kata-kata; “yang beragama Islam”. Jika presiden orang Islam, maka perintah-perintah berbau Islam akan besar pengaruhnya.

Usul ini dalam buku Muh Yamin Naskah Persiapan UUD 1945 terlihat ditolak oleh Agus Salim, tetapi didukung oleh Sukiman. Agus Salim dalam argumennya menyatakan “dengan ini kompromis antara golongan Islam dan kebangsaan mentah lagi. Agus Salim selanjutnya menyatakan; jika presiden harus orang Islam bagaimana halnya wakil presiden, duta-duta tersebut. Apa janji kita untuk melindungi agama lain?

Segera setelah itu, Sukiman berbicara. Secara esensial Sukiman menegaskan oleh karena usul Wachid Hasyim akan memuaskan rakyat, dan pada hakikatnya tidak ada akibatnya,  maka saya setuju dengan usul Wachid Hasyim. Rapat segera berakhir dengan kesepakatan membentuk Panitia Penghalus bahasa untuk menulis kembali rancangan UUD.

Setelah diperhalus bahasanya, Rancangan UUD diajukan untuk dibahas kembali. Rapat pembahasan ini berlangsung pada tanggal 14 Juli 1945. Dalam kenyataannya masih muncul serangkaian usul. Karena UUD (draft kedua) baru disajikan dalam rapat maka Radjiman, pimpinan sidang menanyakan kepada anggota untuk menghentikan sidang, member kesempatan kepada anggota mempelajari draft kedua itu. Usul ini diterima dan sidang akan dibuka kembali pada tangal 15 Juli, esok harinya.

Tibalah tanggal 15 Juli dan sidang pun dibuka. Cukup panjang Bung Karno dan Supomo bicara pada sesi awal sidang ini. Bung Karno seperti biasa berbicara hal-hal besar dibalik Rancangan UUD ini, dan Supomo bicara pokok-pokok pikran dalam rancangan UUD. Disusul dengan sejumlah pembicara, yang tak satupun, dalam kenyataanya  bicara mengenai orang Islam jadi presiden.

Supomo yang kembali berbicara, tentu lebih teknis karena merupakan respon atas sejumlah pandangan yang dikemukakan pada rapat itu, menyinggung isu presiden harus beragama Islam. Penjelasan Supomo dalam sifat dan esensinya mirip dengan pandangan Haji Agus Salim. Usai penjelasan Supomo, Radjiman, Ketua sidang menanyakan kepada Pratalykrama dalam kata-kata sudah menerima Tuan Pratalykrama? Dijawab Pratalykrama dengan “ sudah mendengarkan.

Radjiman setelah itu mempersilahkan KH Masjkur menyampaikan pandangannya. Ini untuk pertamakalinya KH Majkur bicara dalam sidang ini. Dala  kata-katanya, KH Masjkur menyatakan “ dalam mempelajari Rancangan UUD semenjak saya terima, menurut pengertian saya yang sepicik maka terdapat di dalamnya 2 pasal yang sukar dilaksanakan. Dan besar kemungkinan tidak bisa diljalankan.

Diselingi argumen lain dalam kerangka penguatan, KH Masjukur menyatakan kalau didalam negara republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal di republik Indonesia ada dikepalai oleh oleh orang beragama lain daripada Islam umpamanya, apakah keadaan demikian itu tidak jahat? Atas dasar itu KH Masjkur mengusulkan agar, pertama presiden harus orang Islam atau kedua, pasal 28 diubah.

Pandangan ini direspon Radjiman dengan mempersilahkan, bukan Supomo melainkan Bung Karno menjawabnya. Pada bagian awal penjelasan Bung Karno terlihat menyetujui dalam prinsip pandangan KH Masjukur. Tetetapi, dalam kata-katanya kami anggota panitia berkepercayaan penuh kepada kebijaksanaan rakyat Indonesia.

Kami, Bung Karno melanjutkan berkepercayaan bahwa yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia ialah orang yang akan bisa menjalan ayat (1) dalam pasal 28. Kalau Tuan Haji Masjkur menanyakan hal itu pada diri saya sebagai person Bung Karno saya seyakin-yakinhya bahwa Presiden Indonesia tentu orang beragama Islam. Tak lain dan tak bukan ialah karena saya melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar daripada penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam.

Bung Karno melanjutkan dalam pidato saya dalam sidang pertama saya telah mengajurkan sebagai orang Islam, menganjurkan kepada ummat Islam Indonesia supaya bekerja keras mempropagandakan agama Islam sehebat-hebatnya  dalam kalangan rakyat Indonesia sehingga jikalau betul sebagian besar dari rakyat Indonesia jiwanya berkobar dengan api Islam, rohnya menyala-nyala dengan roh Islam, tidak boleh tidak,  bukan saja presiden nanti orang Islam, bahkan saya berkata tiap-tiap undang-undang yang keluar daripada Badan perwakilan bercorak Islam.

Kendati telah dijelaskan panjang lebar oleh Bung Karno, tetapi sidang mengakomodasi gagasan KH, Wachid Hasyim, Pratalykrama dan KH Masjkur ini. Lahirlah pasal 6 dalam draft UUD yang ketiga. Rumusannya adalah “Presiden ialah orang Indonesia asli, yang beragama Islam”. Sebagai draf terakhir, draft inilah dibahas lagi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kenyataannya kata “yang beragama Islam” hilang dalam pembahasan tanggal 18 Agustus 1945 ini.  

Terlepas dari soal hilangnya kata “yang beragama Islam” demokrasi, entah apa sebabnya memunculkan nada sanggah atas pandangan Bung Karno. Api Islam, jiwa Islam atau roh Islam, yang Bung Karno persilahkan untuk dipropagandakan, terlihat dalam nada Barat bukan Islam arus utama, moderat, melainkan Islam radikal yang diragukan dapat mengirimkan jaminan harmoni pada minoritas. Aneh. ***gus

Jakarta, 5 Mei 2019

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini