Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit (tengah). Foto: telusur.co.id/Fahri


telusur.co.id – Konstelasi global saat ini semakin mengkhawatirkan menyusul pembatalan sepihak Perjanjian Nuklir Jangka Menengah (INF). Tepatnya pada 1 Februari 2019 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald J Trump secara sepihak membatalkan Perjanjian Senjata Nuklir Jangka Menengah atau Intermediate Range Nuclear Forces (INF Treaty).

Hal itu diungkapkan Direktur Global Future Institute, Hendrajit dalam diskusi terbatas bertajuk “Mengantisipasi Meningkatnya Perlombaan Senjata Konvensional dan Proliferasi Senjata Nuklir di Asia Tenggara Pasca Perjanjian INF dikaitkan Perspektif Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif” di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/19).

Menurut Hendrajit, perjanjian INF yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan Michael Gorbachev pada 1987 itu bukan sekadar sarana untuk meredakan ketegangan dan konflik global antara AS dan Rusia, namun INF sejalan dengan Non-Proliferation Treaty (NPT).

“Sejatinya INF mengurangi secara substantial penyebaran hulu nuklir yang dimiliki AS dan Rusia demi menciptakan perdamaian abadi di benua Eropa. Sehingga AS tidak menyebarkan persenjataan nuklirnya di Eropa yang ditujukan ke Rusia. Begitu pula Rusia tidak menyebarkan sistem pertahanan anti rudalnya di Eropa,” kata Hendrajit.

Dengan kata lain, terang dia, INF berfungsi sebagai langkah konkret mencegah kedua negara untuk meluncurkan persenjataan nuklirnya yang berakibat bukan saja hancurnya kedua negara adikuasa tersebut, tapi juga membawa efek mematikan bagi negara-negara di benua Eropa.

“Maka, kalau kita telisik kesejarahannya, yang pertama kali memprakarsai diadakannya Traktat INF justru berasal dari negara-negara di Eropa. Yang khawatir jangan-jangan Eropa jadi tumbal perang nuklir AS versus Rusia pada era Perang Dingin. Ibarat dua gajah bertarung, landak mati di tengah,” ungkapnya.

Maka itu, lanjut dia, implikasi dari pembatalan sepihak Perjanjian INF oleh Presiden AS Donald Trump, berpotensi memperluas kembali eskalasi konflik bersenjata, khususnya dalam hal perlombaan senjata nuklir baik di kawasan Eropa maupun Asia Pasifik. Mengingat kenyataan semakin menajamnya persaingan global AS versus Republik Rakyat Cina di kawasan Asia Pasifik, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Apalagi dengan ditempatkannya Sistem Pertahanan Rudal yang dikenal dengan nama Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) oleh AS di Korea Selatan. Yang mana Penempatan THAAD di Korsel ini bisa dipastikan akan mengundang reaksi keras dari pemerintah Republik Rakyat Cina karena hal ini terjadi seiring dengan pengerahan sejumlah kapal perang, termasuk kapal induk USS Carl Vinson dan kapal selam USS Michigan.

“Selain itu pemerintah Cina khawatir bahwa kehadiran THAAD itu akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di Semenanjung Korea. Sebab THAAD memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan militer Cina di daerah perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara,” bebernya.

Sehingga, lanjut dia, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa kehadiran THAAD di Korea Selatan sejatinya bukan untuk menghadapi Korea Utara melainkan untuk menghadapi Cina. 
Menyadari konstelasi global yang seperti itu, maka keputusan sepihak AS untuk membatalkan Perjanjian INF yang kemudian disusul dengan keputusan serupa dari pemerintah Rusia, maka situasi tersebut berpotensi untuk meningkatnya kembali perlombaan senjata konvensional maupun proliferasi senjata bermuatan nuklir yang semakin tidak terkendali di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Timur dan Asia Tenggara.

Menurut Hendrajit, berakhirnya INF pada Februari 2018 menandai akan adanya perang dingin jilid II.

“Kembali ke era Perang Dingin pada dekade 1950-an? Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun yang jelas, beberapa kajian pakar persenjataan nuklir maupun pengkaji hubungan internasional, memandang keputusan sepihak AS untuk membatalkan perjanjian senjata nuklir INF dengan Rusia, sejatinya didasari pertimbangan untuk mengimbangi kekuatan militer Cina semakin agresif dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Sehingga, pembatalan sepihak AS terhadap Perjanjian Senjata Nuklir INF dimaksudkan agar bisa memproduksi dan mengembangkan aneka jenis persenjataan nuklir tanpa harus terikat pada kesepakatan INF yang ditandatangani AS-Rusia pada 1987 tersebut.

Lebih jauh dia mengungkapkan, berdasarkan tren global tersebut, maka pembatalan sepihak AS terhadap Perjanjian INF bisa membawsa implikasi berbahaya bukan saja di kawasan Eropa, melainkan juga di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI harus kembali duduk bersama, membahas dan menggagas berbagai solusi pemecahanan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Asia Pasifik.

“Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara (baca: ASEAN), sudah barang tentu harus terpanggil untuk memainkan peran aktif menciptakan perdamaian di kawasan Asia Pasifik, atau setidaknya di Asia Tenggara,” katanya mengingatkan.

Menyadari konstelasi dan kondisi global dan regional yang amat mengkhwatirkan itu, termasuk potensi dampak buruknya kepada kawasan Asia Tenggara atau ASEAN pada khususnya, menurutnya, peran aktif dan prakarsa perdamaian Indonesia menjadi faktor yang sangat penting sebagai negara terbesar di Asia Tenggara (ASEAN).

Indonesia sendiri pernah berperan aktif dalam menggelar Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 maupun Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok 1961 di Beograd, di tengah memanasnya Perang Dingin maupun Perlombaan senjata nuklir antara AS, Uni Soviet dan Cina pada waktu itu.

“Maka dalam kondisi global yang mengarah pada semakin meruncingnya persaingan global AS versus Cina, maka peran aktif dan prakarsa Indonesia dalam memotori dibukanya kembali perundingan damai yang melibatkan tiga negara adikuasa AS, Cina dan Rusia, kiranya semakin mendesak dan sangat penting,” demikian Hendrajit.[Gus]

Like :
BACA JUGA :  Hendrajit: Kerusuhan 21-22 Mei Cuma Pemanasan, Kunci Penentu Ada di MK

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini