Ilustrasi KPPS meninggal

telusur.co.id – Pemilu serentak 2019 menjadi sejarah kelam dalam pesta demokrasi di Indonesia. Tercatat sudah ada 606 petugas KPPS meninggal dan 11.239 orang sakit.

CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI), Wa Ode Nur Intan sangat menyesalkan peristiwa ini. Menurut dia, tumbangnya ratusan petugas karena kelalaian KPU.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah membentuk tim investigasi guna membuka misteri kematian petugas KPPS. Selain itu, pelayanan kesehatan bagi petugas yang masih dirawat juga perlu diprioritaskan.

Karena saat ini, sebut Intan, belum adanya kepedulian dari capres maupun caleg terkait tragedi kemanusiaan pasca Pemilu.

“Capres atau caleg seolah tidak peduli pada masalah terkait meninggalnya petugas,” kata Intan dalam forum diskusi ‘Mendesak Investigasi Wafatnya Ratusan Petugas Pemilu 2019’ di Gado-Gado Boplo, Cikini Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

BACA JUGA :  Petugas KPPS yang Meninggal Dapat Santunan Rp 36 Juta

Intan menambahkan, tidak ada langkah kongkrit dari para kontestan Pemilu terhadap keluarga yang ditinggal. APDI pun mempertanyakan penyebab kematian para petugas KPPS, terutama setelah adanya temuan bahwa sakit yang diderita berlangsung tiba-tiba.

“Sakit tiba-tiba, kita tidak menuduh cuma mempertanyakan. Kami tidak peduli siapapun yang jadi presiden,” sambungnya.

Kendati demikian, selaku pemantau Pemilu APDI tengah melakukan pendataan terkait petugas yang wafat dan sakit. Termasuk berdialog dengan keluarga untuk meminta kesediaan dilakukannya otopsi forensik.

“Belum ada lembaga resmi yang merilis data siapa, dimana dan kenapa meninggal. 232 data sudah masuk detail kematian. Beberapa sudah ada yang bersedia (otopsi forensik), tapi belum bisa kita buka,” terang Intan.

Sementara pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) Wibisono mengkritisi persiapan KPU. Menurutnya, KPU tidak mempersiapkan jaminan kesehatan bagi petugas KPPS, apalagi dengan bertambahnya beban kerja dalam Pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara Pilpres dan Pileg.

BACA JUGA :  The Jokowi Center: Jangan Politisir Meninggalnya Petugas KPPS

“Harusnya ini dapat diterapkan guna menjaga kesehatan petugas KPPS,” terang Wibisono.

Oleh karena itu, LPKAN menilai KPU telah lalai dan mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertujuan untuk mengungkap tragedi ini. Wibisono juga meminta Bawaslu untuk bersikap netral dengan mengumumkan para korban agar masyarakat mengetahui penanganan terhadap mereka.

“Apabila rekomendasi kami diabaikan, LKPAN akan melaporkan ke International Court of Justice (ICJ), International of Human Right Commission (IHRC), dan International Commission of Jurist (ICJ)”, tandasnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini