Calon Presiden Prabowo Subianto / Net

telusur.co.id – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto angkat bicara soal penetapan tersangka terhadap mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustaz Bachtiar Nasir (UBN).

UBN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Menurut Prabowo, kasus yang menimpa Bachtiar merupakan kasus lama, dan saat masih berstatus saksi, Bachtiar telah diperiksa namun tidak ada unsur kejahatan atau pidana.

“Mengenai kasus yang sudah lewat 2017 lalu, di mana dari berbagai segi setelah diperiksa sebenarnya tidak ada unsur kejahatan ataupun unsur pidana dalam peristiwa tersebut,” kata Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/19).

Prabowo pun mengimbau agar pihak-pihak berwenang melakukan pengkajian kembali atas kasus tersebut. Sebab ia yakin Bachtiar Nasir tak bersalah.

“Kami terus mengimbau pihak-pihak berwenang untuk meneliti kembali, mengkaji kembali. Kami mengatakan pandangan kami, bahwa kami berkeyakinan saudara UBN tidak bersalah sama sekali,” tegasnya.

Prabowo menduga, diangkatnya kasus lama tersebut merupakan buntut dari Ijtima Ulama III, yang mana Bachtiar merupakan panitia pengarah acara tersebut dan menjadi salah satu tokoh yang menandatangani lima rekomendasi Ijtima Ulama III terkait Pilpres 2019.

Salah satu poin yang dihasilkan dari Ijtima Ulama III yakni mendesak KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Kembali diangkat kasus-kasus lama tersebut ini kami rasa sebagai suatu tindakan sesudah pernyataan Ijtimak Ulama dan tokoh nasional yang ketiga,” ungkap Prabowo.

Karenanya, Ketua Umum Partai Gerindra ini menganggap kasus yang menjerat Bachtiar merupakan upaya kriminalisasi terhadap ulama dan membungkam kebebasan berpendapat.

“Dan kami menganggap bahwa ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap ulama dan juga upaya untuk membungkam pernyataan-pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-unsur elemen-elemen dalam masyarakat,” jelas Prabowo.

“Bagi kami, demokrasi dan kehidupan konstitusi menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah hak yang paling mendasar dalam kehidupan sebuah demokrasi,” pungkasnya. (Fhr)

Like :
BACA JUGA :  RR Dukung Wacana Prabowo Pisahkan Kementerian LHK

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini