Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon / Net

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat serta kebebasan berekspresi memang kian menguat.

“Demokrasi kita tiba-tiba saja jadi mengharamkan demonstrasi. Hak rakyat untuk menyatakan pendapat, misalnya memprotes kecurangan Pemilu, bahkan bukan hanya telah dihalang-halangi, tapi mengalami intimidasi sedemikian rupa,” ujar Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya, Minggu.

Ancaman itu selain terlontar dari sejumlah menteri juga aparat kepolisian. Terakhir bahkan masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris. Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta. “Menurut saya, ini sudah kelewatan.”

BACA JUGA :  Ada Apa Wacana Redenominasi Digulirkan Jelang Pemilu

Seharusnya aparat kepolisian memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu. Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan “melindungi dan mengayomi”.

Sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara, sekaligus pemimpin partai politik, Fadli ingin mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara Imdonesia tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara, memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat.

Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik. Itu tak boleh terjadi. Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini.

BACA JUGA :  Kecurigaan Fadli, Penunjukan Jenderal Polisi Untuk Memenangkan Calon Tertentu

Saat ini keadilan merupakan isu sensitif. Sebagai penegak hukum, jangan sampai polisi mengabaikan rasa keadilan masyarakat, apalagi mempermainkannya. Bisa mahal sekali harganya.

“Itu sebabnya, menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, saya meminta agar Pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. “People power” itu merupakan bagian dari demokrasi. Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian,” tandasnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini