Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean / Net

telusur.co.id – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahean menilai, rencana Menko Polhukam Wiranto hendak membentuk Tim Hukum Nasional yang bertugas menyeleksi segala ucapan para tokoh nasional, adalah langkah refresif pemerintah terhadap rakyat. Sebab, rencana itu jika terealisasi berpotensi membungkam semua kebebasan.

“Saya harus menyatakan bahwa pemerintah ini semakin refresif semakin membungkam kebebasan berpendapat semakin membelenggu kemerdekaan rakyat dalam berfikir dan berbicara,” ujar Ferdinand kepada telusur.co.id, Selasa (7/5/19).

Menurut Ferdinand, rencana Wiranto itu tidak patut di terapkan di Indonesia. Karena, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi sistem hukum.

BACA JUGA :  Gagasan Wiranto Soal Tim Hukum Nasional Seharusnya Dikaji Dulu

“Tidak sepatutnya rezim seperti ini memerintah di sebuah negara demokrasi dan sebuah negara hukum,” tegasnya.

Konsekuensi dari negara hukum dan menganut sistem demokrasi, adanya kebebasan kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan untuk berserikat. Dan, kebebasan itu dijamin dalam konsitusi Indonesia.

Karenanya, menurut Ferdinand, rencana Wiranto itu agak mirip dengan sistem komunis di Cina.

“Ini agak mirip dengan gaya komunis di Cina yang mengontrol semua kehidupan sosial masyarakatnya, bahkan media sosial nya dibatasi. ini agak meniru-niru gaya komunis,” tandasnya.[Far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini