Rakor Pengamanan Pemilu 2019, dipimpin Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (15/4/19)/Puspen TNI-telusur.co.id

telusur.co.id – Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean  menilai, pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang ingin menyaring ucapan tokoh dengan membredel media melalui Tim Hukum Nasional, dan orang yang memprovokasi, merupakan  sikap yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Menurut Ferdinand, Wiranto seolah ingin membungkam kebebasan berpendapat.

“Konsekuensi dari negara kita adalah negara hukum dan menganut demokrasi adalah adanya kebebasan kebebasan berpendapat kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan untuk berserikat,” kata Ferdinand kepada telusur.co.id, Selasa (7/5/19).

Ferdinand menganggap, apa yang disampaikan Wiranto itu, bukan saja ingin mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru, tetapi gaya seperti itu mirip seperti komunis di Cina.  Karena, bepotensi mengekang kebebasan berpendapat.

“Apa yang disampaikan oleh Menkopolhukam kemarin saya pikir kita memasuki sebuah era yang lebih kejam dari pada era orde baru. Bahkan ini agak mirip dengan gaya komunis di Cina yang mengontrol semua kehidupan sosial masyarakatnya, bahkan media sosial nya dibatasi. ini agak meniru-niru gaya komunis,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Ferdinand, Rachland Nashidik dan Andi Arief Dinilai Sering Buat Kegaduhan

Oleh karena itu, Ia meminta Wiranto sebaiknya menghentikan dan membatalkan niatnya untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat.

“Ini tidak baik. Indonesia adalah negara hukum dan Indonesia menganut Demokrasi, maka hal-hal seperti ini tidak boleh ada di Indonesia,” tegasnya.

Ferdinand menyarankan, Wiranto kembali ‘belajar’  tentang hukum dan demokrasi di Indonesia. Sebab, Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sangat menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat yang diatur dalam konstitusi.

“Supaya bangsa ini kemudian tidak menjadi bangsa yang menyimpang dari konsitusi,” tandasnya.

Wiranto, dalam konperensi pers, kemarin, menyatakan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap upaya pihak-pihak yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Wiranto akan membentuk tim hukum nasional untuk mencegah terjadinya hal-hal tak diinginkan.

BACA JUGA :  Poyuono: Dari Awal Udah Saya Persilahkan Ferdinand Keluar dari BPN

Menurut Wiranto, tim hukum nasional tersebut nantinya akan berisi para pakar hukum tata negara dan akademisi dari perguruan tinggi. Ia mengaku telah mengundang dan mengajak mereka bicara terkait pembentukan tim tersebut.

Wiranto berjanji akan memastikan pemerintah mengimplementasikan aturan-aturan dan sanksi tersebut secara adil. Ia berkata, tak ada perlakuan khusus bagi tokoh manapun yang melanggar aturan hukum.[Far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini