Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan/Net

By: Effendy Choirul

Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK)


Tahun 2016 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada empat unit kerja di Kelautan dan Perikanan yang rentan dikorupsi dan membuat negara rugi akibat bancakan anggaran oleh pejabat-pejabat tertu. Nilainya capai miliaran hingga triliun rupiah di tahun sebelumnya sampai sekarang. Empat unit kerja itu adalah sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan penangkapan ikan, bantuan sosial: Kapal, Mesin, Alat Tangkap dan pengelolaan aset Kelautan dan Perikanan.

Berturut – turut 2 tahun lalu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberi opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas laporan keuangan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Menurut KPK bahwa kerugian negara berdampak pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Awal Juni 2018 lalu, catatan Koran KONTAN, hingga akhir Agustus, pendapatan PNBP mencapai sebesar Rp 240,29 triliun dari Rp 275 triliun dari target postur ABPN 2018. Tapi, kontribusi sektor perikanan masih di bawah 0,1% tahun 2017 hingga sekarang belum meningkat tajam, masih merangkak. Bila tak dikorup, maka PNBP bisa lebih besar. Apalagi, laut Indonesia luas.

Dampak korupsi disektor Kelautan dan Perikanan juga mempengaruhi industri perikanan, terutama sektor ekspor illegal, pengadaan kapal, perijinan, alat tangkap hingga pengadaan mesin. Solusinya KPK harus bertindak dan monitoring dalam kerangka menata ulang sistem.

KPK harus ketat dalam pengawasan, audit, dan investigasi indikasi kerugian negara yang ditimbulkan dari berbagai program Kelautan dan Perikanan. Apalagi, pemberian opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai hal yang harus ditindaklanjuti oleh KPK karena sudah menunjukkan bukti adanya kerugian negara.

Opini disclaimer yang diberikan selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2016 dan 2017, disebut telah menunjukkan ada yang salah dalam kinerja keuangan sektor Kelautan dan Perikanan selama ini. Untuk itu, KPK harus mendalami, investigasi dan menindak dugaan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA :  Korwil Kota Pasuruan Terjaring OTT KPK, TKD Jokowi-Ma'ruf Pastikan Mesin Pemenangan Tetap Jalan

Pemberian opini disclaimer oleh BPK tahun 2016, 2017 dan 2018 menunjukkan kinerja keuangan sektor Kelautan dan Perikanan sangat buruk. Laporan itu juga dapat menjadi indikator tentang lemahnya kinerja dan integritas kejujuran dalam berbagai bidang pada kementerian Kelautan dan Perikanan.

Apalagi, BPK memberikan opini disclaimer khusus pada program pengadaan kapal ukuran besar yang sangat sangatlah fantastis itu. Program ini menghipnotis para perusahaan galangan. Mengapa? ada adagium penilaian terhadap sektor Kelautan dan Perikanan bahwa pekerjaannya berhasil, padahal lemah dalam realisasi.

Ada juga ekspektasi masyarakat nelayan menilai bahwa semua perencanaan pembangunan dinegara ini berdasarkan UU dan juklak juknis serta mekanisme yang disepakati. Karena tujuan pengadaan kapal perikanan itu untuk mensejahterakan nelayan.

Bila KPK bongkar dan evaluasi dari seluruh program yang ada disektor Kelautan dan Perikanan?, maka pasti ada ditemukan bukti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan tidak lagi sehat. Apalagi, pernah berencana program pengadaan bantuan kapal nelayan dalam ukuran lebih besar dengan strategi anggaran yang digunakan memakai Multi Years Contract (MYC).

Pertimbangan utamanya memakai MYC karena sifat pekerjaan memerlukan waktu lebih dari 12 bulan (maksimal 15 bulan) dengan pertimbangan pembelian mesin perlu indent dengan waktu kurang 7-8 bulan. Apalagi, ada waktu antisipasi keterlambatan pengerjaan karena uji coba model dan proses pelelangan agar pembangunan lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas kapal yang dihasilkan.

Pertimbangan ini, perlu dicermati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara lebih detail sehingga investigasi bisa maksimal dan dapat menemukan bukti-bukti permulaan awal terjadinya tindak pidana korupsi. Karena ada perbedaan skala pembanguan dan penyiapan kapal dengan ketersediaan alat tangkap maupun mesin. Banyak terjadi penjualan dan mark-up kapal oleh oknum pejabat, seperti modus pembanguan kapal yang sudah diserah terimakan: 1). tanpa ada mesin dan alat tangkap, 2). kapal ada mesin tanpa alat tangkap dan 3). ada mesin dan alat tangkap tanpa kapal.

BACA JUGA :  Gara-gara Dugaan Rommy di OTT, Sekjen PPP Mendadak Balik Jakarta

Ketiga modus diatas, ada banyak dijumpai diberbagai daerah. Itulah yang memicu banyak kapal mangkrak, bahkan kapal tahun 2016, 2017, 2018 di wilayah Lampung Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Banten, NTB, NTT, Sulawesi dan Papua, sangat banyak kapal mangkrak dijumpai. Penyebab kapal mangkrak itu disebabkan oleh ketiga faktor diatas.

Penyebab terjadinya faktor diatas adalah karena lelang antara kapal, mesin dan alat tangkapnya tidak satu perusahaan galangan atau penyedia barang / jasa. Sehingga memang terjadi demikian, kadang nelayan menerima kapal tanpa alat tangkap dan mesin.

Kasus kapal bantuan tanpa mesin dan alat tangkap adalah berukuran 5 dan 10 Gross Ton. Kapal terbuat dari Fiber ini banyak mangkrak disekitar wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia. Sehingga terkadang nelayan memilih ada yang menjual perahunya dan ada juga dipakai untuk dagang sayur mayur antar pulau.

Ada juga, penerima dilokasi tidak jelas identitasnya. Bahkan di Jambi saja ada terjadi nelayan menjual mesin tempel untuk perahu 5 dan 10 Gross Ton. Sekarang kasusnya lagi diselidiki.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang harus diungkap dugaan ini, agar rakyat mengerti bahwa program pengadaan kapal nelayan itu adalah membuang hamburkan uang negara karena kapal sangat banyak sekali yang mangkrak dan tak terpakai. Bayangkan saja kerugian negara yang ditimbulkan dari sektor Kelautan dan Perikanan.

Dari kegagalan tersebut, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dan segera mengambil kebijakan strategi karena peluang terjadinya tindak.pidana korupsi sangatlah massif. KPK harus segera menetapkan tersangka baru pada top level kebijakan.[***]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini