Ilustrasi KPPS meninggal

Oleh: Dr. H. Joni. SH.MH

TERIDENTIFIKASI, sedikitnya 554 (limaratus limapuluh empat) petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia selama penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya usai pelaksanaan pemungutan suara. Sementara ada 2. 232 orang menderita sakit. Jumlah tersebut terdiri atas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panwaslu, dan Polri. Informasi itu dinyatakan oleh KPU pada Sabtu, 04 Me lalu.
Dari hal tersebut, kelompok dokter yang menamakan diri Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah bencana kesehatan nasional. Oleh karena itu mereka meminta pemerintah agar menyatakan sebagai hari bencana kesehatan nasional, dan untuk itu agar memasang  bendera setengah tiang sampai 22 Mei mendatang.


Mereka yang tergabung dalam kelompok dokter di bawah naungan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa juga meminta pemerintah agar membentuk suatu tim gabungan pencari fakta independen. Tim tersebut bertugas mengidentifikasi penyebab kematian begitu banyak anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri. Untuk itu, secara teknis mereka minta kepada Kapolri untuk mengeluarkan surat autopsi kepada seluruh korban. Menurut mereka hal itu diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri. 


Bagaimana kelanjutan dari tuntutan dimaksud masih dalam proses klafirikasi. Masalahnya tidak saja menyangkut korban, tetapi hal itu berhububgan denganh hajat politik. Hal ini menyebabkan sulitnya direalisasikan, karena hajat politis yang kental dengan kepentingan ini memerlukan pertimbangan yang cermat atas kompleksitas permasalahan yang mengitarinya.

Fakta Penyebab 

Fakta menunjukkan bahwa tidak ada negara demokrasi di dunia ini pemilunya sampai menyebabkan ratusan korban meninggal dunia dan mengalami sakit, seperti di Indonesia. Belum lagi korban dari aspek sosial berupa munculnya disintegrasi yang didasarkan pada penilaian negatif atas pelaksanaan pemilu yang merenggut begitu banyak nyawa. Dalam bahasa religi, kematian adalah suratan takdir.

Kehadiran manusia di dunia sudah ditentukan tentang jatah umurnya, rejekinya, jodohnya dan hari kematiannya. Penyebab kematian hanya relevansi untu hukum dunia. Hakekatnya semua telah diatur dan tercantum dalam takdir Illahi. Oleh karena itu dalam Bahasa religi tidak relevan mengaitkan kemtian dengan penyebab tertentu. Semisal kematian karena kelelahan dari para petugas yang melaksanakan hajat pesta demokrasi bersama dimaksud. 

BACA JUGA :  Hanura OSO Penuhi Syarat, Hanura Sudding Bagaimana?


Namun, dalam dimensi interaksi sosial, tetap relevan dan harus dipertanyakan penyebab kematian, khususnya ketika puncak acara pesta demokrasi yang harusnya penuh riag gembira dimaksud.

Oleh karena itu, tatkala kematian muncul, yang terjadi kemudian adalah mengaitkannya dengan pekerjaan yang dijalani oleh para penderita sampai meninggal dunia dimaksud.


Sementara pada sisi lain, kematian yang begitu banyak menimbulkan pertanyaan tentang penyebab itu menyeruak dan bias muncul sebagai akibat dari peristiwa politis. Kendatipun kematian bisa dinyatakan sebagai hal wajar dalam kehidupan, namun keseragaman penyebab, atau subyek yaitu para petugas KPPS relevan dipertanyakan asbab mereka meninggal dimaksud.


Sampai sejauh ini, para pihak yang berhubungan dengan kematian itu masih belum bisa menyatakan harus berbuat apa. Sepanjang yang bisa dilakukan adalah memberikan sesuatu yang bersifat natura kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai semacam atau sekadar penghibur bagi kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Kendatipun, jika hendak diurai akan memunculkan rasa kasihan mendalam. Misalnya, ketika yang meninggal seorang ayah, maka akan ada anak anak yatim yang tak lagi mempunyai tempat bernatung secara ekonomis. 


Demikian pula jika yang meninggal seorang suami atau seorang isteri. Akan terpenggal kasih sayahg seorang suami atau seorang isteri, yang tentunya merupakan sejarah kepribadian yang menyiksa bagi yang ditinggalkan,  karena duka mendalam.

Pada dimensi ini secara materi sejatinya tidak cukup hanya sekadar memberi santunan sebesar sekian juta rupiah. Lebih berharga dari itu adalah bagaimana mengentaskan kedukaan yang mereka lalui, dengan langkah konkret yang lebih berarti. Misalnya, menanggung beban biaya sekolh anak anak yang kemudian menjadi yatim. Atau memberi sesuatu yang hisa benjadi gantungan hidup secara ekonomis kepada para isteri korban.

Dari sisi medis, kiranya  layak diselidiki penyebab kematian mereka, karena  bukan mustahil muncul temuan yang mengejutkan. Misalnya saja penyebab kematian yang diakibatkan oleh racun, atau oleh zat kimiawi lain yang sama ekali tidak diperhitungkan ketika membuat regulasi mengenai pemilu yang kemudian berdarah dimaksud.

Terkait Hajat Politik 

BACA JUGA :  Nggak Mau ada Kecurangan, Gerindra Ajak Rakyat Kawal 31 Juta DPT yang Belum Masuk

Dari sisi politis, karena itu adalah dalam kerangka pelaksanaan hajat politik naisonal, sangat layak jika para politisi memberikan pemghargaan secara khusus. Bentuknya bisa berupa jaminan terhadap kehidupan ekonomi dari orang-orang yang ditinggalkan. Sehingga, pemilu tidak memilukan mereka, tetapi tetap dalam koridor kesungguhan untuk menolong, sehingga kedukaan mereka sekurangnya terhibur dan menjadi penghiburan diri.

Tidak alah pentingnya, kiranya hal itu menjadi bekal utama untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan pemilu yang ternyata berakhr memilukan dimaksud. Tidakkah sebaiknya demokrasi yan bermakna kedaulatan rakyat itu memastikan tidak ada korban pada tahap berikutnya.

Satu diataranya adalah mempertimbangkan kembali pelaksanaan pemilu, khususnya pilpres oleh warga negara secara langsung. Tidakkah lebih baik dengan mekaniseme perwakilan seperti pelaksanaan sebelumnya, ketika pemilu dilaksanakan oleh anggota MPR. Bagaimanapun ini menjadi sebuah keniscayaan, ketika pemilu yang dilaksanakan secara langsung itu ternyata membawa korban jwa yang tidak perlu, alias korban sia-sia.

Dari kenyataan ini, yang pasti kematian itu hendaknya tidak lewat begitu saja. Harusnys ada langkah konkret dalam bentuk perlakuan terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan. Lebih mendasar dari itu secara makro, hendaknya dikaji lebih mendalam lagi bagaimana pemilu  yang ternyata membawa demikian banyak korban itu diakhiri. Sistemya diganti kembali kepada yang sebelum ini, yaitu pemilihan presidan dan wakil presiden dilaksanakan saja oleh lembaga perkaliwan  rakyat yaitu Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR). Dengan harapan tentunya pesta demokrasi benar benar dilaksanak sesuai asas hukum.

Asas hukum dimaksud tidak memnyengsarakan rakyat, dan membawa manfaat maksimal kepada rakyat yaitu dengan penyelenggaraan pemilu presiden melalui para waklil rakyat, yaitu MPR. Bukankah Lembaga ini merepresentasikan suara dakyat, dan mereka adalah penjelamaan rakyat serta pengejawantah suara rakyat?.

Hal demiikian sangat rasional, daripada memaksakan secara lngsung tetapi ternyata kemudian menimbulkan korban yang sejatinya tidak diperlukan.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini