Ilustrasi Logo FSPM

telusur.co.id- Dewan Pers mencatat ada 210 media yang berdomisili di Jakarta. Rinciannya 84 media terverifikasi faktual dan administrasi, 1 media terverifikasi faktual dan 125 media terverifikasi administrasi. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 1.512 perusahaan media di seluruh Indonesia yang terdata oleh Dewan Pers. Jumlah tersebut terbilang jauh dari fakta di lapangan. Dewan Pers memperkirakan setidaknya ada 47 ribu media di seluruh Indonesia, yang 43 ribu di antaranya merupakan media online.

Sementara itu, riset terbaru Ross Tapsell yang dituangkan dalam buku Kuasa Media di Indonesia menyebut ada 8 konglomerat media di Indonesia. 8 Kelompok media tersebut adalah Kompas Gramedia (Jakoeb Oetama), Jawa Pos (Dahlan Iskan), Global Mediacom (Hary Tanoesoedibjo), Visi Media Asia (Bakrie Group), Media Group (Surya Paloh), CT Corp ( Chairul Tanjung), EMTEK (Eddy Kusnadi Sariaatmadja) dan Berita satu Media Holding (Keluarga Riady).

Namun berdasarkan pencatatan Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen hanya Kompas Gramedia dan Global Mediacom yang pekerjanya memiliki serikat pekerja di Jakarta. Sementara 6 kelompok media raksasa lainnya tidak memiliki serikat pekerja.

Di Kompas Gramedia, serikat pekerja ada di Harian Kompas (Perkumpulan Karyawan Kompas) dan Tabloid Kontan. Sementara di Global Mediacom (Hari Tanoe) ada di MNC TV dan I-news (SKIB). Kelompok Jawa Pos sebenarnya memiliki serikat yakni di Pontianak Post dan PON TV. Namun, media Jawa Pos yang di Jakarta justru tidak memiliki serikat pekerja.

SPLM Jakarta dan FSPM-Independen juga mencatat masih ada 7 serikat pekerja media lainnya di luar 8 kelompok media besar dan 2 serikat pekerja lintas perusahaan. Dengan demikian total ada 12 serikat pekerja media yang di Jakarta. Serikat tersebut antara lain berada di Tempo, KBR, Bisnis, Swa, Hukum Online, Tirto, dan Antara. Sementara 2 serikat di luar perusahaan yaitu SPLM Jakarta dan Sindikasi.

Jumlah tersebut tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan perusahaan media di Jakarta yang terdata di Dewan Pers. Belum lagi jika dijumlahkan dengan perusahaan-perusahaan media yang tidak terdaftar di Dewan Pers.

Di kolom proses verifikasi perusahaan media yang disediakan Dewan Pers sebenarnya sudah ada kolom tentang ada tidaknya serikat pekerja. Namun, poin serikat pekerja tidak dijadikan syarat mutlak oleh Dewan Pers dalam meloloskan perusahaan media. Itu terbukti dari jumlah perusahaan media yang memiliki serikat dengan yang terverifikasi di Dewan Pers sangat jauh perbandingannya.

Penyebab sedikitnya jumlah serikat pekerja media di Jakarta memang beragam. Setidaknya hal tersebut dari pantauan SPLM Jakarta, antara lain ketakutan pekerja terhadap perusahaan, dan dugaan union busting yang tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja. Padahal keberadaan serikat pekerja sangat penting di tengah disrupsi digital yang berdampak besar terhadap pekerja media. Mulai dari meningkatnya beban kerja hingga pemutusan hubungan kerja.

Atas dasar tersebut, SPLM Jakarta dan FSPM-Independen pada peringatan Hari Buruh Internasional / May Day kali ini, menyatakan sikap:

  1. Mendesak Dewan Pers untuk menjadikan poin serikat pekerja dalam verifikasi perusahaan media sebagai syarat utama verifikasi.
  2. Mendesak Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja menindaklanjuti pemberangusan serikat pekerja media agar tidak membuat takut pekerja media yang ingin mendirikan serikat.
  3. Mengajak perusahaan media untuk tidak alergi terhadap keberadaan serikat pekerja media. Serikat pekerja media merupakan mitra yang baik dalam memajukan perusahaan di tengah guncangan digital.
  4. Mengajak pekerja media untuk mendirikan serikat pekerja media di perusahaan masing-masing tanpa harus menunggu di-PHK. [asp]
Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini