Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade/Istimewa

telusur.co.id – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Andre Rosiade, membantah bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan pihaknya ke Bawaslu hanya berdasarkan berita-berita dari media online.

“Hal ini tidak benar (laporan hanya dari berdasarkan berita dari media online),” kata Andre kepada telusur.co.id, Senin (20/5/19).

Andre mengungkapkan, Bawaslu hari ini menjawab dua laporan. Yang pertama, laporan dari Relawan IT. Menurutnya, laporan Relawan IT ini lah yang hanya berdasarkan berita-berita media Online.

“Berbeda dengan laporan yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi dan Hukum BPN yang dipimpin oleh Bang Sufmi Dasco Ahmad yang lengkap dengan bukti-bukti dugaan TSM (terstruktur, sistematis dan massif),” terang Andre.

BACA JUGA :  Medsos Dibatasi, Andre: Pemerintah Panik dan Takut Demokrasi

Memang, kata dia, laporan BPN ini dikembalikan berkasnya oleh Bawaslu karena masih belum sesuai dengan formulasi Bawaslu.

“Tapi setelah BPN berdiskusi dan konsultasi, kami sudah memahami formulasi yang diinginkan Bawaslu dalam laporan dugaan TSM,” terangnya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam waktu dekat ini, BPN akan kembali melaporkan dugaan TSM ke Bawaslu dengan formulasi yang diinginkan lembaga itu, termasuk dengan mengkompilasi berkas yang dikembalikan hari ini.

“Intinya laporan selanjutnya kami sangat optimis sudah memenuhi keinginan Bawaslu. Dan intinya tidak benar bahwa BPN melaporkan hanya berdasar berita-berita online,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Medsos Dibatasi, Andre: Pemerintah Panik dan Takut Demokrasi

Sebelumnya dikabarkan, Bawaslu menolak laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait dugaan kecurangan Pemilu terstuktur, sistematis dan massif (TSM) yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019.

Anggota Bawaslu, Dewi Ratna Pettalolo menguraikan bahwa Bawaslu menolak lantaran BPN hanya melampirkan bukti kecurangan TSM yang didapat dari pemberitaan di media daring.

“Laporan yang dimasukkan oleh pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya berupa print out berita online,” kata Dewi di ruang sidang Bawaslu, Jakarta, Senin (20/5/19). [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini