Dr.H. Joni/telusur.co.id


Oleh: Dr. H. Joni. SH.MH.

TIM ASISTENSI hukum bentukan Menkopolhukam yang dibentuk beberapa waktu lalu sudah bekerja. Bahkan dari rekomendasinya sudah berhasil melakukan penahanan terhadap tokoh nasional. Diantaranya Egy Sudjana, karena melakukan unjuk rasa dan mengajak rakyat melakukan people power.

Ranah Hukum Administrasi

Pada ranah hukum administrasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. SK yang berisi susunan anggota dan tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam itu diterbitkan dan ditandatangani oleh Wiranto 8 Mei 2019. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam meliputi tiga poin yang kemudian dioperasionalkan.

Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum paska-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum. Atau Bahasa sederhananya mereka itu dipenjara.

Tugas kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangannya. Bahasa lain adalah menjadi legitimasi untuk memenjarakan tokoh yang menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan atau kondisi paska pemilu 2019.

Tugas ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah. Dalam SK tersebut, Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam dapat melibatkan para tokoh dan pakar hukum serta organisasi profesi hukum untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Untuk itu ada 14 tokoh yang dikualifikasikan sebagai tokoh masyarakat, umumnya dari kalangan Perguruan Tinggi dan Birokrat di lingkungan Menkopolhukam.

Dari sisi waktu, SK dimaksud bertugas sejak 8 Mei hingga 31 Oktober 2019. Terkait aspek administratif tentang pertimbangan pembentukannya, sebagaimana tertuang dalam SK, Tim Asistensi Hukum disebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri terkait permasalahan hukum pascapemilu di Kantor Kemenkopolhukam pada 5 Mei 2019. Saat itu, Rakorsus menilai perlu membentuk tim dalam rangka mengkoordinasikan dan memberikan asistensi hukum terkait pemasalahan hukum khususnya paska pemilu tahun 2019.

BACA JUGA :  Adakah Calon Presiden Yang Mengapresiasi Masalah Hutan? Dialah Yang Harusnya Dipilih

Konsideran dari SK No. 38 Tahun 2019 itu sendiri mengutip payung hukum sebagai cantolannya yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kemenkopolhukam; dan Peraturan Menkopolhukam Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkopolhukam.

Sederhana untuk ditebak, bahwa SK dimaksud memunculkan banyak kontra, bahkan protes keras. Protes datang umumya dari pejuang Hak Asasi Manusia dan lembaga perlindukum seperti LBH dan Lembaga sosial lainnya yang intinya bahwa SK dimaksud memberangus kebebasan mengeluarkan pendapat.

Pendapat kontra datang tentu saja dari siapa yang menjadi alamat SK dimaksud. Prof. Amien Rais bahkan mengancam Wiarnto dibawa ke Mahkamah Internasional karena abuse of power atau melakukan penyalahgunaan kekuasan. Kendatipun sifatnya politis tetapi pendapat atau tepatnya ancaman itu memang tak menyusutkan langkah Menkopolhukam untuk memfungsikan Lembaga bentukannya.

Sekaitan dengan protes ini, tak terkecuali wakil rakyat, tepatnya Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menilai Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang dibentuk Wiranto harus dihentikan. Pendapat itu dia sampaikan setelah Ombudsman RI menyatakan adanya potensi maladministrasi dalam pembentukan tim tersebut. Penilaiannya bahwa tugas-tugas yang ada harus dikembalikan pada lembaga-lembaga resmi negara yang telah dimandatkan Undang Undang. Pemerintah tidak boleh melanggar UU dan tata kelola organisasi negara yang sah yang dibentuk berdasar norma hukum yang benar pula.

Legislator dari Fraksi PKS itu menuturkan, pembentukan Tim Asistensi Hukum oleh Wiranto sebenarnya sangat berlebihan, karena keberadaannya seperti menebar ketakutan di masyarakat. Tim ini dinilai telah melanggar hak atas kebebasan menyatakan pendapat yang telah dijamin oleh konstitusi.

Tanggapan juga datang dari Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari. Ada empat hal yang menyebabkan Tim Asistensi Hukum bentukan Wiranto dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi. Pertama, pembentukan tim itu melampaui kewenangan tugas pengawasan sikap politik dari instasi lain, khususnya instansi penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Kedua, ada penyalahgunaan kewenangan atas fungsi Kemenko Polhukam untuk menjaga kultur hukum dan kultur demokrasi karena ada potensi menggunakan kewenangan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan Tupoksinya.

BACA JUGA :  Asistensi Bentukan Menkopolhukam Melegitimasi Perilaku Politis Sebagai Pelanggaran Hukum

Ketiga, pembentukan tim itu menimbulkan konflik kepentingan, yaitu proses politik versus tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Keempat, pengawasan yang dilakukan bukan oleh organ mandatory UU, sehingga ada potensi bentuk perlakuannya tidak adil bagi sebagaian warga negara.

Maladministrasi

Secara administratif, maladministrasi merupakan tindakan penyimpangan terhadap administrasi dan secara umum menjdi pintu masuk kepada munculnya tindak pidana. Sekaitan dengan ini, misalnya dalam tindak pidana korupsi, sanksi pidana yang muncul senantiasa diawali dengan adanya maladminstrasi dimaksud.

Oleh karena itu manakala ada tokoh yang dijerat oleh tim dimaksud, dan dapat dibuktikan bahwa tindakannya itu merupakan buah dari rekomendasi tim asistensi, Menkopolhukam sebagai pembentuk dapat dibawa ke peradilan pidana. Bahwa selama ini maladministrasi yang menjadi pintu masuk tindak pidana itu senantiasa dijadikan sebagai dasar untuk penegakan hukum pidana. \

Harusnya Menkopolhukam tidak bersikeras meneruskan langkah untuk mempekerjakan tim dimaksud sebagai legitimasi menjerat para tokoh yang bersuara vocal. Bijak jika akal sehat kembali dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan dengan tidak bersifat represif terhadap para tokoh yang menyuarakan kebebasan berekspresi.

Kemapanan Lembaga yang sudah ada kiranya menjadi dasar bahwa segala sesuatunya disandarkan kepada lembaga yang secara mapan sudah berfungsi untuk itu. Konkretnya lembaga penegak hukum yang sudah ada dapat diandalkan untuk melakukan penegakan hukum sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu lembaga bentukan Menkopolhukam ini harusnya dibubarkan sebelum lebih jauh melakukan tindakan yang justru melanggar hukum.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini