telusur.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga, tim asistensi hukum yang dibentuk oleh Menko Polhukam Wiranto berpotensi mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air

“Pembentukan tim asistensi hukum Kemenkopolhukam tersebut berpotensi diartikan bahwa pemerintah sedang mendayagunakan pendekatan politik-kekuasaan untuk mengintervensi independensi hukum,” kata Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan dalam konpers di kantornya, Jalan Latuharhary, Jakarta, Jumat (10/5/19).

Rizal menjelaskan, pontensi itu bisa terjadi lantaran lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan berada di bawah garis koordinasi Menkopolhukam.

Kemudian, lanjut Rizal, tugas tim ini sesuai keputusan Kemenko Polhukam Nomor 37 Tahun 2019 yakni melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilu untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum.

BACA JUGA :  Pemerintah Bakal Perketat Wilayah Perbatasan

Menurut dia, sistem hukum nasional sudah menyediakan mekanisme dan lembaga penegak hukum. Penegak hukum ini juga bertugas menindak pelanggar hukum atas ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara.

Sedangkan tugas pemerintah, tutur Rizal, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia”.

“Bukan menebar ancaman dan menciptakan atmosfer ketakutan bagi warga negara yang mempunyai pikiran dan pendapat yang berbeda,” tandasnya.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini