Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto

telusur.co.id – Ada maladministrasi dalam pembentukan tim asistensi hukum oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Demikian pendapat Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari saat dihubungi, Jumat (17/5/19).

Hal tersebut dikarenakan tim yang terdiri dari pakar independen itu, strukturnya turut diisi oleh orang-orang di pemerintahan termasuk Wiranto sendiri, Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta Jaksa Agung M Prasetyo.

“Kami akan melihat ada maladministrasi. Karena kalau kita lihat pembuatan tim ini di dalamnya ada unsur struktural dari Polhukam dan kepolisian, padahal yang ditekankan adalah independensi tim ini dalam konteks hasil-hasil kajiannya,” kata Lely.

Secara aturan, kata Lely, tim yang tugasnya mengkaji aktivitas para tokoh usai pemilu bentukkan pemerintah memang legal dan sah. Akan tetapi, ada sejumlah aspek yang membuat tim ini tidak proper.

“Semangatnya tim ini harusnya tim yang independen,” kata Lely.

Menurut Lely, Wiranto sudah melampaui dan menyalahgunakan kewenangannya dalam pembentukan tim ini. Dirinya menegaskan, fungsi Kemenko Polhukam itu untuk menjaga kultur hukum dan kultur demokrasi, bukan untuk mengawasi langsung warga negara yang melawan hukum.

“Kesimpulannya, pembentukan tim asistensi hukum berpotensi maladministrasi. Tim asistensi hukum perlu ditinjau kembali dan tugas-tugas dikembalikan pada organ yang sudah dimandatkan undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam merupakan langkah pemerintah agar langkah hukum yang diambil jelas dan terukur.

Dia menyatakan, melalui saran dari para ahli hukum yang tergabung di dalam tim tersebut, polisi bisa menindak para tokoh yang menghasut masyarakat untuk melakukan people power. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini