Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Saat Mendaftarkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi / Net

telusur.co.id – Supaya bekerja lebih maksimal Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sengaja menunjuk 8 orang sebagai kuasa hukum, untuk menghadapi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian disampaikan Anggota tim hukum BPN, Denny Indrayana dalam diskusi bertajuk “MK Adalah Koentji” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/19).

“Jadi tim lawyer-nya itu ada 8. Kita memang sengaja tidak banyak. Tujuannya supaya solid supaya timnya bekerja,” kata Denny.

Menurut Denny, kalau tim hukum BPN terlalu banyak, berpotensi koordinasinya bakal sulit. Sedangkan tim yang hanya sedikit, maka bekerjanya juga lebih cepat dan terorganisir.

BACA JUGA :  Gaet Pemilih Mengambang, MPI Milenial Serbu Daerah Terpencil

“Jadi, kalau timnya banyak, 100-200 gitu koordinasinya malah sulit. Jadi kecil mungil, tapi efektif,” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu.

Menurut Denny, dirinya yang mengusulkan kepada Prabowo dan Sandi agar eks pimpinan Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjadi Ketua Tim Hukum.

“Semua tentu sepakat untuk meminta mas Bambang untuk jadi ketuanya. Kebetulan saya ketemu Pak Prabowo dan Bang Sandi ‘Pak, ini tim butuh ketua, butuh koordinator, dan jika diperkenankan saya mengusulkan ketua Pak Bambang Widjojanto’. Pak Prabowo tanpa berpikir ulang lansung mengatakan setuju,” kata Denny.

BACA JUGA :  Dukungan Prabowo-UAS (PUAS) Semakin Kencang

Adapun, delapan nama kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi ialah: Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Zulfadli, Dorel Aimir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, Luthfi Yazid dan Teuku Nasrullah. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini