ilustrasi

telusur.co.id – Sederetan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Amuntai khususnya, untuk menerima hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Pemilu yang sudah selesai serta menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan melanggar hukum (People Power).

“Saya sangat menolak dengan adanya kegiatan yang semena-mena menggugurkan Presiden yang telah sah, bagaimana pun caranya itu melanggar hukum,” ungkap KH Asmuni.

Menurut ulama kharismatik yang akrab disapa Guru Danau ini, pemerintahan yang sah tidak bisa digoyang hanya karena pihak yang tak sejalan kalah dalam pemilu.

“Kalau mengoyang berarti melanggar hukum. Kalau sudah begitu, ada aturan mainnya. Jadi masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh kepentingan politik belaka,” ucapnya ketika ditemui di kediamannya di Desa Danau Panggang, RT 01 Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BACA JUGA :  People Power Hanya Terjadi Di Negara Dengan Kekuasaan Otoriter

Sementara itu, KH. Abdul Bari, seorang tokoh agama dari Sungai Pandan Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan juga mengutarakan hal yang sama, dimana beliau menyatakan dan menerima hasil keputusan KPU yang akan diumumkan nanti dan menolak semua kegiatan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan.

“Saya menolak segala sesuatu yang bertentangan (People Power) dengan demokrasi di Negara Republik Indonesia,” cetusnya.

Senada, Habib Abdillah bin Habib Abu Bakar Al Habsy pimpinan Majlis Ta’lim Asholawatiyah Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara HSU ini, juga menolak kegiatan diatas tersebut.

“Karena aksi tersebut secara Politik tidak Demokratis dan kegiatan itu merupakan bagian dari Makar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku,” jelas Habib.

BACA JUGA :  Gerakan BEM Jakarta: People Power Bahayakan Bangsa

Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Selatan Dr H. Mirhan mengimbau masyarakat tidak terpengaruh oleh ajakan yang bertentangan dengan hukum.

“Tindakan semacam ‘people power’ lantaran tidak puas dengan hasil pemilu, tidak sesuai Undang-Undang. Marilah kita sabar dulu menunggu, kecuali nanti misalnya beda apa yang disampaikan KPU dengan data intern yang dipegang salah satu kubu maka bisa dipersoalkan melalui jalur konstitusi,” jelasnya.

Mirhan pun meminta semua bisa bersabar menunggu hasil penghitungan manual oleh KPU. Dimana proses di Komisi Pemilihan Umum yang berjenjang bisa dikawal bersama.

“Mari kita jaga keamanan, kedamaian dan ketentraman bangsa yang sudah demokratis ini,” terang tokoh yang dikenal juga salah seorang dosen Sosiologi Agama di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini