Rakor Pengamanan Pemilu 2019, dipimpin Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (15/4/19)/Puspen TNI-telusur.co.id

telusur.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berpotensi akan membelenggu kebebasan berpendapat, ketika menyebut bakal menutup media sosial yang dianggap melanggar hukum terkait isu seputar Pemilu 2019

Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferdinand Hutahean kepada telusur.co.id, Selasa (7/5/19).

Ferdinand menyarankan, sebaiknya Wiranto mengurungkan niat dengan gagasannya seperti itu. Karena, berpotensi akan mengekang pikiran kritis anak-anak bangsa. Padahal, dijamin oleh konstitusi.

“Saya pikir Wiranto sebaiknya menghentikan ini membatalkan niatnya untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat, memberangus pemikiran-pemikiran masyarakat dan membelenggu kebebasan berpendapat masyarakat, ini tidak baik,” kata Ferdinand.

BACA JUGA :  Ganti OSO, Wiranto Setuju Hanura Gelar Munaslub

Menurut Ferdinand, Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Maka, rencana Wiranto itu sama sekali tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia.

” Hal-hal seperti ini tidak boleh ada di Indonesia,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrat ini menilai, seharusnya mantan Panglima ABRI itu lebih memahami sistem hukum dan proses berdemokrasi di Tanah Air.

“Apa itu arti sebuah kebebasan berpendapat kebebasan berserikat yang diatur dalam konstitusi kita. Supaya bangsa ini kemudian tidak menjadi bangsa yang menyimpang dari konsitusi,” tandasnya.[Far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini