spanduk besar tanda tanah seluas 20 hektare disita.Foto :telusur.co.id

telusur.co.id- Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas.

Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat.

Penyitaan aset luas tanah 20 hektare dan bangunan di Juanda Park, Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan oleh Penyidik Subdit IV Poldok Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri dengan memasang plang di desa tersebut.

Penyitaan itu dilakukan langsung oleh AKBP Ruslan Abdul Rasyid dari Mabes Polri didampingi Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Muhammad Harris, pihak Kecamatan Sedati dan aparat Desa Pranti.

Tanah dan bangunan itu disita karena bersengketa sesuai ketetapan dalam penyitaan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1019/Pen.Pid/2018/PN.Sda.

Putusan itu dikeluarkan atau ditetapkan di Sidoarjo 25 Juli 2018. Perkara dalam kasus ini adalah dugaan pemalsuan surat sesuai dengan Undang-Undang KUHP dan Pasal 263, 264, dan 266.

Dalam penyitaan ini, semuanya dilarang melakukan aktivitas. Seperti meneruskan pembangunan yang ada maupun bagian-bagian yang dimanfaatkan untuk usaha maupun penyimpanan barang.

Semua aktivitas, baik kegiatan pembangunan maupun gudang yang dijadikan usaha maupun tempat untuk menyimpan barang, harus dikosongkan segera.

Adapun modus yang diketahui dalam kasus ini, tanah yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Namun untuk penyidikannya ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Sumber di Subdit IV Poldok Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri menyebutkan, kasus yang tercatat dalam perkara 1019/Pen.Pid/2018/PN.Sda adalah soal sengketa tanah Puskopkar.

Dalam penyidikan, di penyidik Bareskrim Mabes Polri, tanah seluas 23 ha itu adalah milik Puskopkar Jatim. Tanah itu dulunya masih atas nama Iskandar yang dikuasakan oleh Puskopkar dalam divisi perumahan.

Namun, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dikuasai atau diakui oleh Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar.

Sumber : Maftukhatul Khoiria – Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini