telusur.co.id – Sejak eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan digantikan oleh Eka Supria Atmaja. Jabatan wakil bupati Bekasi kosong.

Banyak pihak yang tergiur dengan jabatan orang nomor dua di Bekasi. Makanya, dari politisi, pengusaha, birokrat ‘ngiler’ dengan jabatan tersebut. Bahkan, banyak yang berasal dari luar Bekasi pun ingin menduduki kursi empuk wakil bupati.

Tapi, 28 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Ormas Bekasi (AOB) menolak Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi dari luar daerah alias impor.

BACA JUGA :  Raperda Lahan Abadi Diduga Hilang

Menurut Ketua AOB, Zaenal Abidin masih banyak putra asli Bekasi yang dinilai pantas dan mampu menduduki jabatan wakil bupati.

“Kami sepakat, untuk menjadi wakil bupati, masih banyak warga asli Bekasi yang pintar, cerdas, serta mumpuni, bahkan mampu membawa perubahan Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik. Jadi kenapa mesti dari luar yang tidak paham tentang Bekasi,” kata dia.

Menurut Zaenal, Wakil Bupati Bekasi itu minimal menguasai Kabupaten Bekasi. Artinya, mengerti seperti apa kultur masyarakat di Bekasi, baik budaya, karakter, maupun perilaku warganya.

BACA JUGA :  Ferry Batara Kampanyekan Kota Bekasi Anti NAPZA

Dari sejumlah nama yang masuk bursa Cawabup Bekasi, beberapa di antaranya bukan putra asli daerah. Zaenal menyinggung mereka tidak laku di daerah asalnya sehingga memaksakan diri maju di Bekasi.

“Memangnya Bekasi selain tempat pembuangan sampah juga menjadi penampung limbah politik, kami tegas menolak mereka,” katanya. [Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini