Anggota MPR RI dari Kelompok Anggota DPD di MPR / Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. (Foto: Bambang Tri P / telusur.co.id)

telusur.co.id – Saat ini, pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan yang melebihi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti MPR, DPR dan DPD.

Oleh karena itu Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono setuju perlu adanya mekanisme check and balances di lembaga tinggi negara.

“Kalau check and balances saya setuju. Tapi kalau memiliki hak yang tidak berimbang tentu tak akan terjadi balance. Dikatakan antara pemerintah dengan DPR dan kemudian di DPD, bagaimana kita mau jadi balance dengan DPR kalau hak dan kewenangan tidak balance,” kata Nono dalam diskusi 4 Pilar bertajuk ‘Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara’ di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/19).

BACA JUGA :  Awasi Dana Desa, DPD RI Turun Langsung ke Gresik

Belum lagi, sistem kabinet di Indonesia menganut sistem presidensial. Jadi terlihat jelas jika pemerintah atau presiden jauh lebih berkuasa.

“Saya lebih setuju sekali apabila check and balance mau kita terapkan. Sehingga bisa tercipta kewenangan dan kekuasaan yang balanca,” kata Nono.

Menurut Nono, check and balance adalah bagaimana terjadi pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, kata dia, sebaiknya juga melibatkan lembaga yudikatif.

“Jadi check and balances itu justru ada di dalam kekuasaan itu sendiri, misalnya sebagai contoh kehakiman dimana MA juga tidak sendiri, tapi juga ada MK dan KY, ini contoh,” kata dia.

BACA JUGA :  Salam 3 Jari Bamsoet

“Cuma saya lebih setuju sekali apabila check and balance mau kita terapkan dengan baik, maka kewenangan dan kekuasaan itu harus dibalance, tidak ada cara lain. Kalau tidak, maka itu tak akan terjadi,” katanya. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini