Ahmad Yani/Istimewa

teluaur.co.id – Mantan Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah penjaga konstitusi di Indonesia, bukan penjaga angka.

Karena itu, MK harus memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berdasarkan prinsip konstitusi, bukan sengketa angka-angka.

Apalagi, konstitusi Pasal 22E (1) mengatakan Pemilu dilaksanakan secara Luber & Jurdil. Kalau tidak luber & Jurdil, berarti curang. “Selisih angka tidak bisa mengenyampingkan kecurangan,” ungkap Ahmad Yani, Senin.

Artinya, sekecil apapun kecurangan yang terjadi di dalam proses pemilu 2019, tetaplah kecurangan dan itu merusak prinsip demokrasi pancasila.

BACA JUGA :  DUO JAGO

MK bukan hanya melihat pelanggaran untuk dibayar dengan angka. Tetapi memastikan bahwa kecurangan itu tidak boleh ada dan terjadi.

“Kalau kecurangan terjadi, maka MK tidak boleh mentolerirnya,” tegasnya. [Ham]

Like :

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini