telusur.co.id – Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus menyesali pernyataan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade yang menyebutkan tidak dapat melakukan intervensi terkait rencana Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) akan menggelar aksi di MK pada vonis sengketa perselisihan Pilpres 2019. BPN Prabowo-Sandi hanya bisa mengimbau kepada pendukung capres kubu 02 untuk tidak menggelar aksi dan menyerahkan proses hukum kepada MK.

“Padahal tim kuasa hukum kubu 02 menyatakan akan terima apa pun keputusan MK terhadap sengketa Pilpres 2019. Jika ini sudah komitmen kubu 02, maka tidak ada aksi jalanan lagi. Mengapa PA 212 masih bersikap keras melakukan aksi jalanan?” tanya Teuku Neta, Senin (24/6/19).

Teuku Neta mengapresiasi pernyataan Kedua tim hukum Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandi yang menegaskan siap menerima apa pun putusan MK terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Ketua Tim Hukum pasangan nomor urut 02 Bambang Widjojanto dan Ketua Tim Hukum pasangan nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra sepakat pihaknya siap menerima apa pun putusan MK. Sikap dewasa pihak beperkara ini sangat menentukan penerimaan atas putusan MK itu. Sikap ini menjadi ajang pembuktian kedewasaan warga dalam berhukum, berdemokrasi, dan berkonsitusi.

“MK adalah lembaga tertinggi konstitusi di Indonesia. Putusan MK harus diterima dengan lapang dada, ditaati, dihormati, dan melaksanakan putusan MK sebagai salah satu bentuk berdemokrasi dan pelajaran kepada warga,” ungkap Teuku Neta.

Direktur Eksekutif The Jokowi Center itu mengkhawatirkan aksi ke jalan oleh PA 212 dan lain-lain pada vonis MK bisa disusupi oleh provokator seperti pada aksi Mei lalu. Untuk itu, Teuku Neta mendesak tim kubu 02 melarang, bukan sekadar mengimbau kegiatan PA 212 pada pembacaan keputusan karena bisa saja peluang itu digunakan oleh pihak lain yang ingin melakukan kerusuhan.

Teuku Neta mengapresiasi Polda Metro Jaya yang tidak memberikan izin demo kepada PAP 212 di sekitar Gedung MK untuk mencegah kemungkinan kerusuhan.

“Demo ke jalan atau kegiatan apa pun tidak bisa mempengaruhi keputusan 9 hakim MK. Mereka bekerja secara profesional dan independen. Kita sudah menyaksikan siaran langsung persidangan ini hingga jelang azan subuh yang berlangsung seru, penuh debat dan berakhir dengan damai,” jelas Teuku Neta panjang lebar.

Sebelumnya, Juru bicara PA 212, Novel Bamukmin mengatakan PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi mengawal sidang di MK pada Jumat (28/6/19) di sekitar gedung MK. menurut Novel, agendanya untuk menegakkan keadilan, kecurangan bisa diskualifikasi, yang melakukan kecurangan pada saat pemilu bisa didiskualifikasi dengan pengawalan masyarakat.

“Tuntutannya agar hakim MK bertindak adil dan tidak takut akan intervensi dari pihak mana pun untuk segera mendiskualifikasi Jokowi – Ma’ruf,” tutur Novel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Minggu (23/6/2019), menegaskan tidak boleh ada massa yang menggelar aksi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat.

Sebabnya, kawasan itu dekat dengan Istana Kepresidenan dan dilarang untuk digunakan sebagai ajang demonstrasi menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Aksi di jalan protokol, termasuk depan gedung MK dilarang sesuai Pasal 6 UU No 9/1998. Belajar dari peristiwa di gedung Bawaslu, walau disebut aksi superdamai, tetap saja ada perusuh. Diskresi kepolisian malah disalahgunakan,” kata Argo.

Karenanya, kata Argo, kalau kelompok PA 212 atau GNPF mau menggelar halalbihalal, lebih baik di lokasi lain. ”Silakan saja halal bihalal, tapi di lokasi yang lebih pantas semisal gedung atau rumah masing-masing.”

Halal bi halal berarti bertemunya dua Insan dalam keadaan saling merelakan untuk saling memaafkan terhadap berbagai kekhilafan dan kesalahan yang pernah diperbuat satu sama lain baik lahir maupun batin.

“Jadi bukan termasuk halal bi halal ketika ada di antara kaum muslim/muslimah yang secara lisan mengaku telah maaf–memaafkan namun di hatinya masih terdapat karang benci atau kedengkian yang mengganjal, namun malah yang terjadi adalah halal bi haram bahkan lebih parah adalah haram bi haram, karena tidak adanya totalitas untuk secara ikhlas saling memaafkan satu dengan yang lain,” pungkas Teuku Neta.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini