Ketua Komisi III DPR RI Muhammad Azis Syamsuddin (kiri) dan Terpidana Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto (kanan) / Net

telusur.co.id – Kembalinya Muhammad Azis Syamsuddin sebagai Ketua Komisi III DPR RI, yang membidangi masalah hukum, hak asasi, dan keamanan mendapat sorotan banyak pihak.

Terlebih setelah ramainya pemberitaan soal narapidana kasus korupsi Setya Novanto yang kepergok pelesiran ke toko bangunan mewah di wilayah Padalarang. Dan ini bukan kali pertama bekas Ketum Golkar itu membuat ‘ulah’.

Pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan, jika tujuan Golkar mengembalikan Azis ke Komisi III untuk ‘menyelamatkan’ Novanto, maka Golkar akan semakin kehilangan kepercayaan di mata masyarakat.

“Kalau dibantu bikin jelek image Golkar ke depan,” kata Uchok saat dihubungi, Senin (17/6/19).

Namun dirinya meyakini Golkar tidak akan membantu Novanto dalam kasus plesiran kali ini. Sebab, dirinya berpendapat, Golkar sudah tidak suka dengan Novanto. Karena ulah Novanto merusak citra Golkar.

“Golkar sudah nggak suka sama Novanto,” kata dia.

Sebelumnya, Azis sendiri mengatakan akan melakukan rapat guna menindaklanjuti kasus plesiran bekas Ketua DPR RI itu.

“Kita akan melakukan pembahasan lebih dahulu di dalam pimpinan Komisi III,” kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (17/6/19).

Novanto Berulah

Setya Novanto saat melakukan pencoblosan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat / Net

Setya Novanto narapidana korupsi proyek E-KTP itu awalnya mendapatkan izin untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Sentosa, Bandung. Novanto berobat, Rabu (12/6/19) dan menjalani rawat inap.

Berdasarkan jadwal, Novanto seharusnya kembali ke Sukamiskin, Jumat (14/6/19) pagi. Saat petugas menyusulnya untuk menjemput, Novanto ternyata sudah tidak ada di kamarnya. Rupanya, Novano turun langsung dari kamarnya di lantai delapan.

Petugas pun melakukan pencarian dan akhirnya menemukan Novanto beserta istrinya di daerah Padalarang, Bandung Barat, di hari yang sama, sekitar pukul 18.00 WIB.

Novanto yang mengenakan kemeja lengan pendek, topi hitam dan masker itu sempat kepergok beraktivitas di sebuah toko bangunan di Padalarang. Bahkan terdapat sejumlah fotonya yang beredar di media sosial.

BACA JUGA :  Aburizal Bakrie : "Setya Novanto Ikuti Saja Proses Hukum".

Atas perbuatannya itu, Novanto akan dipindah dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Lapas Gunung Sindur Bogor.

Rutan Gunung Sindur sendiri adalah rumah tahanan dengan penjagaan ketat yang dirancang untuk napi terorisme. Novanto pun diharap tak lagi melanggar tata tertib selama menjalani masa pidananya.

Tindakan kontroversi ‘papa minta saham’ itu bukan yang pertama kali sejak harus menjalani hukuman 15 tahun penjara.

Pada April 2019, Novanto dikabarkan terlihat di restoran Padang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan, Setya Novanto memang mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Menurut dia, Novanto memang memanfaatkan waktu berobat untuk mencari makan.

Novanto pernah menempati sel palsu di Lapas Sukamiskin Bandung. Kasus itu muncul dalam sidak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham di Lapas Sukamiskin melalui tayangan eksklusif Mata Najwa pada Juli 2018.

Dalam acara itu, Najwa Shihab mengungkapkan, timnya menemukan informasi dugaan dua terpidana kasus korupsi Setya Novanto dan Muhammad Nazaruddin tak menempati sel aslinya.

Najwa juga mengungkapkan barang-barang yang ada di dalam sel Novanto, seperti baju, perlengkapan mandi, dan perlengkapan makan terkesan tak sesuai dengan Setya Novanto.

Beberapa saat kemudian, Menkumham Yasonna Laoly mengonfirmasi bahwa sel yang ditempati Novanto dan Nazaruddin bukan sel aslinya.

Azis dan Novanto

Ketua Umum DPP Partai (saat itu) Setya Novanto (kanan) berbincang bersama Azis Syamsudin di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta / Republika

Azis Syamsuddin pernah ‘mengincar’ kursi Ketua DPR RI setelah Novanto menjadi terdakwa dalam kasus korupsi KTP elektronik. Azis pun pernah mendatangi Pengadilan Tipikor Jakarta saat Novanto menjalani persidangan.

Kala itu, Azis yang menyandang status sebagai Plt Sekjen Golkar mengaku datang untuk bersilaturahmi dengan Novanto. Dalam sidang, Azis duduk di sebelah Plt Ketum Golkar Idrus Marham. Mereka menanggapi pertanyaan wartawan sembari bercanda dan tertawa lepas.

BACA JUGA :  Ketua Banggar Jelaskan Dana Kelurahan Diambil Dari Dana Desa

Kemudian, muncul surat yang diteken Plt Ketua Umum Idrus Marham yang isinya menunjuk Azis Syamsuddin sebagai ketua DPR RI, menggantikan posisi Setya Novanto.

Fraksi Golkar DPR RI bereaksi dengan menolak keputusan itu. Mereka menilai surat keputusan yang dikeluarkan Novanto pada 6 Desember 2017 tidak sah.

Penolakan disampaikan Fraksi Golkar dalam surat bernomor INT.00.1743/FPG/DPRRI/XII/2017 yang ditandatangani pimpinan Fraksi Golkar yakni Agus Gumiwang Kartasasmita selaku sekretaris fraksi dan Dito Ganindito selaku wakil ketua fraksi.

Berdasarkan salinan surat yang beredar dikalangan wartawan, ada tiga poin yang disampaikan Fraksi Golkar.

Pertama, Fraksi Golkar menyatakan penunjukan Azis Syamsudin bukan menjadi kapasitas Setya Novanto, karena saat ini di DPP Golkar sedang berproses pembahasan Munaslub sesuai dengan permintaan 2/3 DPD I Golkar.

Kedua, Rapat Pleno DPP Golkar tanggal 21 November telah memutuskan pergantian Setya Novanto sebagai ketua DPR menunggu hasil dari sidang Praperadilan Setya Novanto.

Ketiga, dengan demikian pimpinan fraksi Golkar di DPR RI menyatakan tidak ada pergantian Ketua DPR RI di masa sidang II tahun sidang 2017-2018.

Azis pun gagal duduk sebagai Ketua DPR RI, setelah 60 anggota Golkar di DPR menolaknya menjadi Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto. Bahkan, penunjukan Azis pengganti Novanto disebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan Novanto dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.

Sebab, dalam rapat antara Idrus Marham dan Aburizal Bakrie di Bakrie Tower beberapa waktu lalu telah disepakati pergantian kepemimpinan di lembaga tinggi negara melalui kesepakatan DPP Golkar dan seluruh Anggota Dewan Pembina Golkar. Sesuai dengan AD/ART Pasal 34. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini