telusur.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilpres 2019, sebagai langkah sangat bagus untuk memperkokoh demokrasi konstitusional.

Demikian pendapat tim advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Ali Lubis dalam diskusi “Akhir Sengketa PILPRES : Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Langkah Memperkokoh Demokrasi Konstitusional”, yang di gelar Perempuan Milenial Untuk Indonesia (Permui) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/19).

Disampaikan Ali, pada prinsipnya, sejak paslon nomor pemilihan 02 itu memilih jalur konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilpres, itu merupakan langkah yang sangat konstitusional dan taat hukum.

Selain itu, dengan menyerahkan ke MK, menunjukan sikap kenegarawanan dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Terkait hasil putusan MK yang akan dibacakan pada tanggal 27 Juni 2019, dirinya memastikan akan menerimanya.

“Kami akan taat dan menerima apapun yang menjadi putusan Mahkamah. Karena kami yakin juga pihak 01 akan menerimanya,” kata Ali.

BACA JUGA :  Ahmad Yani Ingatkan MK Penjaga Konstitusi Bukan Penjaga Angka

Oleh Karena itu, lanjut dia, BPN berharap untuk semua pihak juga menerimanya demi menjaga persatuan Indonesia dan persatuan anak bangsa. Sebab itu adalah hal paling utama di tengah polarisasi yang terjadi saat ini, khususnya antar pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Milenial, Arif Rosyid berharap kemenangan bukan harus melulu diumbar berlebihan.
Itulah hal ini yang membuat pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak membuat perayaaan yang berlebihan semenjak adanya perhitungan suara dari KPU.

Karena, kata dia, Jokowi-Ma’ruf lebih menghargai hasil konstitusional yang nantinya akan di putuskan. Tentu hal ini yang menjadi cerminan baik untuk diadopsi masyarakat dari seorang pemimpin.

“Kabar baiknya pun disampaikan pada tanggal 13 Juli 2019, akan ada penyatuan dari relawan pemuda paslon 01 dan paslon 02,” kata dia.

BACA JUGA :  BPN Minta Visi-Misi Disampaikan Langsung Capres-Cawapres, Bukan Stuntman

Sementara itu, Deputi JPPR, Muhamda Hanif mengatakan, keputusan MK yang dapat mengumumkan hasil persidangan sengketa pilpres lebih cepat, diyakininya karena bukti dipersidangan tidak terlalu kuat, dan masyarakat dianggap akan bisa menerima hasil putusan itu, selama tidak ada hasutan dari elit politik, dan adanya berita-berita hoax.

“Tentunya masyarakat pun jangan tinggal diam jika psikologi dan emosinya dimainkan oleh elit politik,” kata dia.

Sedangkan pengamat politik, Ade Reza menanggapi bahwa pemerintahan saat ini sudah sangat baik karena menjalankannya sesuai dengan konstitusi demokrasi dan dibatasi dengan UUD, karena semua ciri demokrasi konstitusional terpenuhi untuk semua masyarakat tidak perlu meragukan akan adanya putusan MK yang akan diumumkan.

“Sampaikan bahwa saya meragukan akan adanya kisruh setelah pengumuman hasil MK karena sejatinya di Indonesia, dari zaman ke zaman, semua bisa berbagi,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini