Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (kemeja cokelat) Bersama Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil A. Simanjuntak (kemeja putih dan berpeci) / telusur.co.id

telusur.co.id – Tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meyakini gugatan pihaknya atas posisi calon wakil presiden dari nomor 01, Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah ke Mahkamah Konstitusi (MK), akan berdampak kepada perubahan undang-undang Tipikor dan BUMN.

Keyakinan itu disampaikan Ketua tim hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/19).

Apalagi menurut pria yang karib disapa BW itu, banyak hal-hal baru telah di hasilkan MK selama persidangan sengketa Pilpres 2019.

BACA JUGA :  Tim Hukum BPN 8 Orang, Denny Indrayana: Biar Mungil Yang Penting Solid

“MK acap kali menggunakan judisial activision untuk memutus perkara yang diajukan. Oleh sebab itu dia tidak legalistik,” kata BW.

“Makanya, banyak gagasan pembaruan dan perubahan yang di hasilkan oleh MK,” kata BW melanjutkan.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu memprediksi putusan MK pada 28 Juni mendatang, kemungkinan akan banyak perubahan-perubahan mendasar.

BW juga sesumbar, salah satu dampak dari dalil gugatan yang ajukan BPN ialah tidak ada lagi ruang bagi koruptor untuk melakukan kejahatan di anak perusahaan BUMN. Sebab, sudah berstatus sebagai perusahaan milik negara.

BACA JUGA :  Surat Yaa Siin Menggema Di Sekitar Kawasan MK

“Karena diduga koruptor bisa melakukan kejahatan di anak perusahaan kalau tidak di klarifikasi sebagai BUMN,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini