Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI) Foto :Istimewa

telusur.co.id – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin menilai, pilihan tersedia bagi warga negara yang taat konstitusi adalah menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk hukum. Sebab, itu adalah sikap taat hukum.

“Karena para hakim Mahkamah Konstitusi juga terikat amanat konstitusi dan nilai moral utk menegakkan kejujuran dan keadilan,” kata Din dalam keterangannya, Sabtu (26/6/19).

Kendati begitu, menurut Din, merupakan hal yang wajar, usai putusan, rakyat mempertanyakan keadilan yang ditegakkan oleh para hakim MK. Sebab, itu adalah sikap moral dari rakyat.

BACA JUGA :  Banyak Janji Jokowi tak Ditepati

“Rakyat berhak utk menilai mereka apakah telah mengemban amanat dengan benar, yakni menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Ini adalah sikap moral,” imbuhnya.

Din menjelaskan, jika rakyat meyakini ada pengabaian nilai moral, bahwa para hakim MK itu patut diduga membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, seperti membenarkan kecurangan, maka rakyat mempunyai hak dan kewajiban melakukan koreksi moral.

“Seperti banyak rakyat, saya pun merasakan demikian. Rasa keadilan saya terusik. Saya tidak mampu dan tidak mau menyembunyikannya. Saya merasa ada rona ketakjujuran dan ketakadilan dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi,” tegas Din.

BACA JUGA :  Soal Calon DPD Boleh dari Parpol, Senator Fachrul Razi Apresiasi MA

Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah ini memandang, banyak fakta dan dalil hukum yg terkesan tidak didalami. Maka, bagi rakyat, hal itu dijadikan semua sebagai catatan bahwa ada cacat moral yg terwarisi dalam kehidupan bangsa, dan ada masalah dalam kepemimpinan negara.

“Selebihnya kita menyerahkan sepenuh urusan kepada Allah SWT, Ahkam al-Hakimin, Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Adil,” tandasnya.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini