telusur.co.id – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, seharusnya diskon tarif transportasi daring tidak menjadi masalah. Hal itu terkait wacana Kementerian Perhubungan yang akan melarang diskon tarif ojek online (ojol).

“Diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partner-nya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA),” kata Tulus dalam keterangannya, Kamis (13/6/19).

Tulus mengatakan, sudah ada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Menurut dia, aturan itu menjelaskan tentang ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.

BACA JUGA :  YLKI Desak Kominfo Blokir Konten Porno Di Whatsapp

“Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Tidak ada yg salah dengan diskon selama masih di rentang TBB-TBA. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen,” imbuhnya.

Yang menjadi persoalan, kata Tulus, bila ada operator memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub dengan mematok dibawah TBB. “Jika itu terjadi, bisa menjurus pada persaingan tidak sehat. Bahkan menjurus predatory pricing,” bebernya.

Bagi Tulus, di sinilah tugas Kemenhub untuk melakukan pengawasan jangan sampai diskon yg diberikan keluar dari rentang TBB-TBA. Ia berdalih, Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yang memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut.

BACA JUGA :  YLKI: Nyali Kemenhub Kepada Lion Air 'Lembek'

Munculnya rencana pelarangan diskon di Ojol, patut diduga bahwa pemerintah (kemenhub) dalam posisi gamang untuk mengatur Ojol. Dengan Kepmenhub yang sudah ada, menurut Tulus, sebetulnya cukup untuk memberikan patokan soal tarif. Kemenhub tak perlu turun tangan untuk membuat aturan soal diskon.

“Yang perlu diperketata adalah aturan soal standar pelayanan minimal bagi Ojol khususnya yang berdimensi keselamatan. Sebab sejatinya dimensi keselamatan pada ojol sangat rendah,” terangnya.

Oleh karena itu, YLKI meminta operator dan partnernya untuk konsisten dan mematuhi regulasi tersebut. Agar diskon yang diberikan tidak melanggar TBB.

“Kemenhub harus konsisten dalam pengawasan baik terkait implementasi tarif TBA dan TBB, dan juga terkait standar pelayanan yang berdimensi keselamatan, safety,” tandasnya.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini