Irjen Firli / Net

telusur.co.id – Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Irjen Firli kini menempati posisi baru yakni sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Penarikan Firli dilakukan lantaran Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian kembali merombak susunan sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen), sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1590/VI/KEP./2019 tertanggal 20 Juni 2019.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tersebut, Irjen Firli menggatikan posisi Irjen Zulkarnain, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Untuk Irjen Zulkarnain sendiri, dimutasi menjadi Kakorpolaird Baharkam Polr.

“Irjen Firli ditarik kembali dari KPK ke Polri karena dibutuhkan organisasi dan mendapat promosi menjadi Kapolda Sumsel,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (21/6/19).

Untuk posisi yang ditempati Zulkarnain, yakni menggantikan Irjen Muhamad Chairul Noor Alamsyah yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Baharkam Polri.

Selain itu, ada nama Brigjen Rudi Heriyanto Adi Nugroho yang semula menjadi Dirtipideksus Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru yakni Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Untuk posisi Rudi nantinya akan digantikan oleh Brigjen Tornagogo Sihombing yang sebelumnya menjadi Karowassidik Bareskrim Polri. Jabatan Tornagogo digangtikan Kombes Roycke Harry Langie yang sebelumnya menjabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya.

Sebagai pengganti Roycke diisi Kombes Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

BACA JUGA :  Ada Dugaan Korupsi Rp 7,7 Miliar, KPK Didesak Periksa Dirut KBN

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan jika Irjen Firli telah ditarik kembali ke Polri. Hal itu berdasarkan surat dari Polri pada 11 Juni 2019.

“KPK menerima Surat dari Kapolri tertanggal 11 Juni 2019 perihal pengembalian penugasan anggota Polri di lingkungan KPK atas nama Irjen Firli,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (20/6/19).

Posisi Irjen Firli, kata dia, nantinya diisi pelaksana tugas untuk sementara.

Firli, TGB dan Saham Newmont

Nama Irjen Firli pernah santer di publik terkait kasus dugaan penyimpangan divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara, yang diduga menyeret nama mantan Gubernur NTB dua periode, Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang.

Keduanya diduga melakukan pertemuan, untuk membahas kasus tersebut. KPK pun sempat bereaksi dengan mengatakan, sedang memproses apakah pertemuan Firli dengan TGB, termasuk pelanggaran kode etik.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Nantinya, kata Jubir KPK itu, jika hasil proses telaah menyebutkan terjadi pelanggaran kode etik, maka ini menjadi masalah karena bersamaan dengan proses penyelidikan dugaan penyelewengan divestasi sahan Newmont. Apalagi dalam penyelewengan itu menyeret nama TGB.

“Sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli akan melanggar kode etik karena bertemu dengan orang yang diduga terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki,” kata Febri, September tahun lalu.

BACA JUGA :  Cuitan Setnov Tidak Steril Dari Kepentingan Politik?

(Baca juga: KPK Selidiki Pertemuan TGB Dengan Firli)

Pertemuan antara Firli dan TGB diduga terjadi pada acara perpisahan Komando Resor Militer 162 di Mataram pada Mei 2018. Padahal, berdasarkan keterangan Korem 162, tidak ada undangan resmi untuk keduanya.

Diketahui, Firli dilantik menjadi Deputi Penindakan KPK pada April 2018, setelah Firli meninggalkan jabatannya sebagai Kapolda NTB.

Karena kedekatan kedua orang itu, kehadiran mereka dinilai tidak menjadi masalah dalam acara perpisahan Komandan Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti di Kota Mataram.

KPK sendiri masih menyelidiki dugaan penyelewengan divestasi saham Newmont. Saat ini, yang sedang didalami KPK adalah proses dan peristiwa divestasi saham Newmont saat itu.

Atas perbuatan yang diduga melanggar etik itu, KPK didesak tidak main-main dalam mengusut pertemuan Firli dan TGB.

Permintaan KPK serius mengusut pertemuan keduanya disampaikan, pengamat politik dan anggaran, yang merupakan Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi.

“KPK harus serius melakukan pemeriksaan, jangan main main, karena menyangkut kridibilitas citra baik lembaga KPK,” kata Uchok.

Dirinya meminta KPK untuk menon-aktifkan sementara Firli, sampai proses telaah yang dilakukan oleh KPK rampung.

“Proses pemeriksaan jangan hanya melihat pelanggaran kode etik saja.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini