Keluarga Besar DPC GMNI Surabaya / Ist

telusur.co.id – Dunia pendidikan di Jawa Timur digegerkan dengan adanya peristiwa yang meresahkan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) tingkat Sekolah Menegah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), terkait adanya dugaan pemotongan gaji pokok oleh pihak sekolah.

Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Surabaya, Farid Firmansyah menjelaskan, GTT/PTT yang seharusnya menerima gaji pokok secara utuh namun dipotong oleh pihak sekolah dengan alasan menunggu dana honorarium yang bersumber dari pemerintah provinsi dicairkan.

Padahal, GTT/PTT harusnya menerima gaji pokok secara utuh ditambah honorarium yang bersumber dari Pemprov Jatim.

BACA JUGA :  Oknum Guru Di Depok Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Dijanjikan Nilai Bagus

“Sementara ini, hasil temuan kami ada dugaan pemotongan dana honorarium GTT/PTT setiap orang sebesar 750 ribu,” kata Farid Firmansyah, Selasa (4/6/19).

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC GMNI Surabaya, Ronald Pamungkas mengatakan, mestinya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan baik itu tingkatan Kota Surabaya ataupun Provinsi Jawa Timur karena apabila dibiarkan akan merugikan para GTT/PTT.

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun Kota Surabaya untuk segera membuat regulasi yang jelas terkait honorarium GTT/PTT SMA/SMK Negeri,” kata dia.

BACA JUGA :  Gelar Seminar Nasional, IGI Sebut Peran Guru Sangat Sentral

Pihaknya, akan melakukan kajian dan analisis hukum berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh para orang yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa.

“Kami akan melakukan pendampingan sampai apa yang menjadi hak para guru atau pegawai disampaikan secara penuh tanpa adanya potongan dengan alasan yang tidak jelas,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini