Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kemeja batik) / telusur.co.id

telusur.co.id – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus perkara sengketa hasil pemilu berdasarkan substansi permohonan, yakni adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Berdasarkan Pasal 22E (1) mengatakan Pemilu harus dilaksanakan secara Luber dan Jurdil. Jika pemilu yang digelar penuh kecurangan, maka patut diduga kecurangannya sistematis. 

Dengan kredibilitas MK sebagai pengawal konstitusi, Fadli meyakini sembilan hakim MK tidak akan menjadi “mahkamah kalkulator” atau hanya memeriksa selisih jumlah perolehan suara antara kedua pasangan calon.

BACA JUGA :  Fadli Zon Nilai Pidato Jokowi di IMF Menunjukan Mental Mengemis

“Saya yakin para hakim juga bukan seperti yang dianggap sebagai hakim kalkulator gitu ya tapi bagaimana mencari esensi-esensi, substansi2-substansi dari persoalan yang berkembang,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Hakim MK akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh tim hukum terkait permohonan sengketa hasil Pilpres 2019. “Hakim Konstitusi yang sembilan orang itulah yang nanti akan memutuskan tentu semua alat bukti kesaksian itu akan menjadi pertimbangan,” ujar Fadli.

Pernyataan yang sama sebelumnya diutarakan oleh Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto. Bambang mengatakan MK dapat memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan terkait dugaan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif selama pilpres.

BACA JUGA :  Gerindra Ingin Potong Rantai Cukong Dan Para Naga
“Pemohon tetap berpandangan bahwa MK harus diberikan kewenangan utamanya sebagai pengawal konstitusi dan karenanya perlu memastikan, memeriksa, dan mengadili bahwa pemilu memang dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu yang luber, jujur dan adil,” ucapnya. [Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini