GAGASAN yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu  “mencerdaskan kehidupan bangsa “ menjadi cikal bakal kebijakan sebuah Negara bahwa tidak boleh ada satu pun rakyatnya  yang tertinggal karena tidak mendapatkan hak pendidikan. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui UUD 1945  Pasal 31 ayat (1) Bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Pendidikan menjadi hak setiap rakyat Indonesia. Maka,  menjadi tanggung jawab  pemerintah untuk mengimplementasikan tanggung jawab  besarnya  dalam  mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Iktikad baik pemerintah terhadap hak pendidikan  tergambar melalui pengalokasian 20 persen dana APBN untuk anggaran pendidikan. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini  anggaran pendidikan sebesar 20 persen  masih  belum mampu memberikan pemerataan  ketersediaan sekolah negeri bagi anak-anak Indonesia.

Pengelolaan pendidikan di Indonesia  juga  belum  menjadikan rakyat/ siswa didik sebagai subjek pendidikan yang utama.  Kebijakan pendidikan  justru sering menjadikan para siswa hanya sebagai objek yang tidak punya hak  untuk berpendapat atas kebijakan yang dibuat.

Kebijakan pendidikan pun  sering berganti dan menimbulkan permasalahan  tersendiri bagi para siswa didik. Contoh nyata adalah  kurikulum pendidikan, yang sering berubah mengikuti kebijakan menteri yang menjabat.

Persoalan pendidikan yang muncul belakangan ini berbeda. Kali ini yang menimbulkan polemik dan perbincangan tiada henti yaitu persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi.

Kemendikbud menganggap bahwa sistem zonasi  sebagai langkah paling penting dalam mencapai berbagai pemerataan dalam dunia pendidikan.  Dikatakan bahwa dengan sistem zonasi  setiap anak mendapat kesempatan yang sama dengan fasilitas yang sama. Tidak ada pengistimewaan sekolah favorit – tidak favorit.

BACA JUGA :  Mendikbud Perintahkan Kepsek Cari Siswa Yang Belum Dapat Sekolah

Zonasi menjadi basis data perumusan kebijakan  dalam memetakan dan memberikan intervensi pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah. Aturan baru mengenai PPDB 2019 tertuang dalam Peraturan Mendikbud No. 51 Tahun 2018.

Melihat tujuan  PPDB sistem zonasi tentunya menimbulkan harapan besar bagi pendidikan yang lebih baik bagi setiap anak Indonesia.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut bukan perkara sederhana. Pemerintah melalui kemendikbud tidak bisa mengabaikan kondisi yang ada, baik itu kondisi siswa didik, orangtua, maupun kondisi sekolah negeri yang ada.

kebijakan sistem zonasi   pada kenyataanya telah  menghapus dengan tiba-tiba   capaian nilai Ujian Nasional (UN) anak didik dalam seleksi PPDB.  Kondisi ini sesungguhnya benar benar menghempas semangat anak-anak  yang sudah belajar keras untuk mendapatkan nilai UN terbaik namun berada dalam zona  yang jauh dari sekolah negeri atau bahkan tidak ada sekolah negeri di wilayahnya.

Kebijakan sistem zonasi  yang berlandaskan sebaran sekolah negeri ,  justru menafikan  fakta  bahwa jumlah sekolah negeri masih kurang dan sebarannya  tidak merata di hampir semua wilayah di Indonesia. Maka, berdasarkan hal ini sudah dapat dipastikan bahwa sistem ini akan menuai masalah. 

Saat ini ,  PPDB sistem zonasi memasuki tahun ketiga.  Kekhawatiran siswa didik dan orangtua dengan sistem ini masih terus terjadi, karena minimnya  antisipasi persoalan yang muncul dalam penerapan PPDB sistem  zonasi ini.

BACA JUGA :  Sistem Zonasi Bukan Cuma Untuk PPDB

Dengan terbatasnya  jumlah sekolah negeri  maka kemungkinan akan  banyak anak yang tidak tertampung. Terutama pada siswa yang rumahnya jauh dari zona sekolah, atau tidak ada sekolah negeri di wilayah tempat tinggalnya. Padahal nilai UN mereka sangat memungkinkan untuk mendapatkan sekolah negeri .

Mencari sekolah bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi tidaklah  semudah yang dikatakan  kemendikbud, bahwa ketika anak tidak diterima  sekolah negeri, mereka tetap bisa bersekolah, masih ada sekolah swasta yang mau menampung.

Mencari sekolah swasta  butuh  persiapan biaya yang tidak sedikit. Pilihan sekolah swasta yang sesuai dengan budget mereka pun sulit ditemui . Belum lagi  waktu pendaftaran yang pendek dengan dimulainya tahun ajaran baru. Bagi anak-anak dari kalangan  tidak mampu, ketidakberdayaan orangtua  mereka mendaftarkan ke sekolah swasta  akan memunculkan  kemungkinan anak-anak menjadi putus sekolah.

Persoalan diatas hanya  sebagian kecil dari persoalan PPDB  sistem zonasi.  Masih banyak  persoalan  lain yang muncul dalam PPDB  sistem zonasi.

Melihat kondisi ini,  seharusnya kemendikbud  mengkaji  kembali penerapan sistem zonasi . PPDB sistem zonasi harus diperbaiki dan disempurnakan agar  tidak merugikan siswa didik. 

Kemendikbud juga seharusnya lebih mengutamakan  kebutuhan  ketersediaan jumlah sekolah negeri  sebelum memaksakan kebijakan mutlak PPDB dengan sistem zonasi.

Ketersediaan sekolah-sekolah harus  dibarengi dengan  pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang layak. Sehingga, setiap  sekolah  mampu melahirkan anak-anak hebat.  Pada akhirnya, para orangtua dan siswa didik pun tidak akan berebut mendaftar masuk sekolah negeri  tertentu. Karena  semua sekolah memiliki standar  yang sama.[Tp]

Penulis:  Ena Nurjanah (Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini